PMK Nomor 24 Tahun 2026

(1) Sebagai bagian dari pelaporan PPN yang terutang
ditanggung p emerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 2 , Badan Usaha Angkutan
Udara selaku Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan
jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kela s
Ekonomi wajib membuat d aftar rincian transaksi PPN
ditanggung pemerintah atas penyerahan j asa Angkutan
Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi .
(2) D aftar rincian transaksi PPN ditanggung pemerintah atas
penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam
Negeri Kelas Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memuat:
a. nama dan nomor pokok wajib pajak Badan Usaha
Angkutan Udara ;
b. bulan penerbitan Tiket oleh Badan Usaha Angkutan
Udara;
c. booking reference Tiket;
d. bandara keberangkatan penerima jasa;
e. bandara kedatangan penerima jasa;
f. tanggal pembelian Tiket oleh p enerima j asa;
g. tanggal penerbangan oleh penerima jasa ;
h. dasar p engenaan p ajak yaitu nilai p enggantian yang
tertera pada Tiket;
i. PPN terutang; dan
j. PPN terutang yang ditanggung p emerintah .
(3) Waktu p enyampaian d aftar rincian transaksi PPN
ditanggung pemerintah atas penyerahan jasa Angkutan
Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi
- 6 -
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan
Masa Pajak penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN
bagi Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang - undangan di bidang perpajakan.
(4) D aftar rincian transaksi PPN ditanggung pemerintah atas
penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam
Negeri Kelas Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disampaikan secara elektronik melalui laman yang
disediakan D irektorat J enderal P ajak .
(5) Daftar rincian transaksi PPN ditanggung pemerintah atas
penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam
Negeri Kelas Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat
( 2 ) disampaikan paling lambat tanggal 3 1 Jul i 2026 .
(6) Contoh format daftar rincian transaksi PPN ditanggung
pemerintah atas penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga
Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 2 ) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.