PORTAL REGULASIPP
PP Nomor 21 Tahun 2025
Tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Luar Negeri
Sedang dibacaPasal 2Pasal 2 dari 7
☰Daftar Isi Regulasi7 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →21Nomor
2025Tahun Terbit
7Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 2 dari 7
29%
TEKS RESMI
Pasal 2
(1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Paja.k
sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (1) huruf
b dan huruf c berupa penerbitan dokumen dan
legalisasi tanda tangan dari pelayanan dasar
administrasi kependudukan yang dilakukan oleh
Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk
Warga Negara Indonesia dikenakan tarif sebesar
US$O,OO (nol dolar Amerika).
(2) Penerbitan...
lrlrftfE]-{Il
K INDONESIA
(21 Penerbitan dokumen dan legalisasi tanda tangan dari
pelayanan yang dilakukan oleh Perwakilan Republik
Indonesia di luar negeri untuk Warga Negara
Indonesia sebasaimana dimaksud pada ayat (l)
berupa:
a. kutipan akta kelahiran;
b. kutipan akta perkawinan;
c. kutipan akta perceraian;
d. kutipan akta kematian;
e. surat keterangan penetapan pengangkatan anak;
f. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan
g. surat keterangan pindah; atau
h. surat keterangan jalan.
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
AnakTerkait Pasal 2
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…
Administrasi KependudukanDisebut dalam Pasal 2Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan…
AktaDisebut dalam Pasal 2dokumen tertulis yang dibuat untuk mencatat atau membuktikan suatu perbuatan, pernyataan, perjanjian, atau peristiwa hukum sesuai fungsi dan…
Akta KelahiranDisebut dalam Pasal 2Akta Kelahiran adalah akta pencatatan sipil yang menjadi bukti autentik mengenai peristiwa kelahiran sesuai hukum administrasi kependudukan. Penjelasan…
Akta KematianDisebut dalam Pasal 2Akta Kematian adalah akta pencatatan sipil yang menjadi bukti autentik mengenai peristiwa kematian sesuai hukum administrasi kependudukan. Penjelasan…
Akta PerceraianDisebut dalam Pasal 2Akta Perceraian adalah akta pencatatan sipil yang menjadi bukti autentik mengenai peristiwa perceraian sesuai hukum administrasi kependudukan. Penjelasan…
Akta PerkawinanDisebut dalam Pasal 2Akta Perkawinan adalah akta pencatatan sipil yang menjadi bukti autentik mengenai peristiwa perkawinan sesuai hukum administrasi kependudukan. Penjelasan…
JalanDisebut dalam Pasal 2Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan beserta bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu…
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
Putusan Terkait1 dari 1 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara