PORTAL REGULASIPP
PP Nomor 23 Tahun 2025
Tentang
Pembentukan Pengadilan Militer I-03 Pekanbaru, Pengadilan Militer V-18 Kendari, dan Pengadilan Militer V-21 Manokwari
Sedang dibacaPasal 6Pasal 6 dari 11
☰Daftar Isi Regulasi11 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →23Nomor
2025Tahun Terbit
11Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 6 dari 11
55%
TEKS RESMI
Pasal 6
(1) Pada saat terbentuknya Pengadilan Militer I-03
Pekanbaru, terhadap perkara yang masuk ke dalam
daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Pekanbaru
berlaku ketentuan:
a. perkara yang telah diperiksa tetapi belum diputus
oleh Pengadilan Militer I-04 Padang, tetap diperiksa
dan diputus oleh Pengadilan Militer I-04 Padang; dan
b. perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan
Militer I-04 Padang tetapi belum diperiksa,
dilimpahkan kepada Pengadilan Militer I-03
Pekanbaru untuk diperiksa dan diputus.
(2) Pada saat terbentuknya Pengadilan Militer V-18 Kendari,
terhadap perkara yang masuk ke dalam daerah hukum
Pengadilan Militer V-18 Kendari berlaku ketentuan:
a. perkara yang telah diperiksa tetapi belum diputus
oleh Pengadilan Militer V-17 Makassar, tetap
diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Militer V-17
Makassar; dan
b. perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan
Militer V-17 Makassar tetapi belum diperiksa,
dilimpahkan kepada Pengadilan Militer V-18 Kendari
untuk diperiksa dan diputus.
(3) Pada saat terbentuknya Pengadilan Militer V-2L
Manokwari, terhadap perkara yang masuk ke dalam
daerah hukum Pengadilan Militer V-21 Manokwari
berlaku ketentuan:
a. perkara yang telah diperiksa tetapi belum diputus
oleh Pengadilan Militer V-22 Jayapura, tetap
diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Militer V-22
Jayapura; dan
b. perkara yang telah dia.iukan kepada Pengadilan
Militer V-22 Jayapura tetapi belum diperiksa,
dilimpahkan kepada Pengadilan Militer V-21
Manokwari untuk diperiksa dan diputus'
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
PengadilanDisebut dalam Pasal 6
Pengadilan adalah badan atau lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi mengadili dalam lingkungan peradilan yang ditentukan undang-undang. Uraian ini…
Pengadilan MiliterDisebut dalam Pasal 6Pengadilan Militer adalah istilah dalam hukum peradilan militer yang menjelaskan aspek mengenai pengadilan militer, oditurat, pejabat penyerah perkara,…
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
Putusan Terkait1 dari 2 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045