PP Nomor 43 Tahun 2025

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
l. Pelaporan Keuangan adalah proses yang dilakukan oleh
pelapor dalam rangka laporan keuangan
kepada pengguna laporan keuangan.
2. Laporan, . .
PRESIDEN
PUBL]K INOONESIA
2. Laporan Keuangan adalah laporan mengenai data dan
informasi keuangan dalam periode tertentu yang disusun
berdasarkan suatu pembukuan, baik yang disusun
berdasarkan standar laporan keuangan maupun standar
laporan keuangan syariah.
3. Pelapor adalah pelaku usaha sektor keuangan dan pihak
yang melakukan interaksi bisnis dengan sektor keuangan
yang merupakan pemilik Laporan Keuangan.
4. Standar Laporan Keuangan adalah kerangka prosedur
yang mengatur penJrusunan Laporan Keuangan agar
tersusun secara konsisten, akurat, dan transparan.
5. Platform Bersama Pelaporan Keuangan (financial reporting
single uindou) yang selanjutnya disingkat PBPK adalah
sistem elektronik penyampaian Laporan Keuangan secara
tunggal.
6. Profesi Sektor Keuangan adalah bidang pekerjaan yang
memberikan suatu jasa keprofesian di sektor keuangan
yang memerlukan tingkat keahlian dan kualifikasi
tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan
undangan.
7. Pelaku Profesi Sektor Keuangan adalah seseorang yang
melakukan Profesi Sektor Keuangan.
8. Profesi Penunjang Sektor Keuangan adalah Pelaku Profesi
Sektor Keuangan yang memberikan suatu jasa keprofesian
pada berbagai industri sektor keuangan untuk
mendukung efektivitas sektor keuangan.
9. Asosiasi Profesi adalah organisasi profesi yang menaungi
Pelaku Profesi Sektor Keuangan.
1O. Asosiasi Frofesi Akuntan adalah organisasi profesi
akuntan profesional yang bersifat nasional dan ditetapkan
oleh Menteri.
11. Asosiasi Profesi Akuntan Publik adalah organisasi profesi
akuntan publik yang bersifat nasional dan ditetapkan oleh
Menteri.
12. Asosiasi Profesi Akuntan Manajemen adalah organisasi
profesi akuntan manajemen yang bersifat nasional dan
ditetapkan oleh Menteri.
13, Komite Standar Laporan Keuangan yang selanjutnya
disebut Komite Standar adalah komite independen yang
bertanggung jawab terhadap penyusunan Standar
Laporan Keuangan dan Standar Laporan Keuangan
syariah.
14. Menteri. . .
INOONESIA
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.
15. Kementerian, kmbaga, dan/atau Otoritas adalah
kementerian, lembaga, dan/ atau otoritas yang memiliki
kewenangan atau kepentingan terhadap Laporan
Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.