PP Nomor 43 Tahun 2025

(1) l,aporan auditor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dan Pasal 8 ayat (4) huruf c
merupakan laporan yang telah didaftarkan pada sistem
pendaftaran laporan auditor independen yang
diselenggarakan kementerian yang menyelenggarakan
urusEr.n pemerintahan di bidang keuangan.
(2) Dalam . . .
FRESIDEN
INDONESIA
(21 Dalam hal laporan auditor independen yang disampaikan
belum terdaftar pada sistem pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Laporan Keuangan yang
disampaikan oleh Pelapor dinyatakan belum lengkap.
(3) Pelapor wajib audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (3) dan Pasal 8 ayat (4) harus:
a. memperhatikan laporan transparansi kantor akuntan
publik sebelum memberikan perikatan dengan kantor
akuntan publik; dan
b. menjaga independensi dan tidak melakukan intervensi
kepada akuntan publik pada awal perikatan, selama
proses audit, dan sampai dengan terbitnya opini audit
atas Laporan Keuangan.