PP Nomor 48 Tahun 2025

(1) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah
Telantar berupa tanah hak atau tanah Hak Pengelolaan
dan merupakan keseluruhan hamparan, penetapan
Tanah Telantar memuat juga:
a. hapusnya Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan;
b. putusnya hubungan hukum; dan
c. penegasan sebagai tanah negara bekas Tanah
Telantar yang dikuasai langsung oleh negara.
(21 Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah
Telantar berupa tanah hak atau tanah Hak Pengelolaan
dan merupak"n sslagran hamparan, penetapan Tanah
Telantar memuat juga:
a. hapusnya Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan
pada bagian yang ditelantarkan;
b. putusnya hubungan hukum antara Pemegang Hak
atau Pemegang Hak Pengelolaan dengan bagian
tanah yang ditelantarkan;
c. penegasan sebagai tanah negara bekas Tanah
Telantar yang dikuasai langsung oleh negara
terhadap bagian tanah yang ditelantarkan; dan
d. perintah untuk melakukan revisi luas Hak Atas
Tanah atau Hak Pengelolaan.
(3) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah
Telantar merupakan tanah yang telah diberikan Dasar
Penguasaan Atas Tanah, penetapan Tanah Telantar
memuat juga:
a. pemutusan hubungan hukum antara Pemegang
Dasar Penguasaan Atas Tanah dan tanah yang
dikuasai; dan
b. penegasan sebagai tanah negara bekas Tanah
Telantar yang dikuasai langsung oleh negara.