PP Nomor 48 Tahun 2025

(1) Tanah yang telah masuk dalam basis data tanah
terindikasi telantar dapat dilakukan penghapusan dalam
hal:
a. tidak terdapat unsur sengaja tidak dimanfaatkan,
tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/ atau
tidak dipelihara;
b. telah diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan,
dan/atau dipelihara;
jangka waktu
c. telah berakhir Hak Atas Tanahnya dan
belum diusulkan untuk ditetapkan sebagai Tanah
Telantar;
d. telah dilakukan pelepasan sebagian/ seluruh tanah
hak atau tanah Hak Pengelolaan; atau
e. terdapat . . .
|::ITFIIIIIN
IIEPIJBUK INDONESIA
e. terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap yang menyatakan pencabutan
keputusan penetapan Tanah Telantar.
(21 Penghapusan dari basis data tanah terindikasi telantar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh
kepala Kantor Wilayah kepada Menteri.
(3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, Menteri melakukan penghapusan dari basis data
tanah terindikasi telantar.
BAB VII
PENDAYAGUNAAN KAWASAN TELANTAR DAN
TANAH CADANGAN UMUM NEGARA
Bagian Kesatu
Pendayagunaan Kawasan Telantar