PORTAL REGULASIUU
UU No. 8 Tahun 1981
Tentang
Hukum Acara Pidana
Sedang dibacaPasal 21Pasal 21 dari 250
☰Daftar Isi UU 8/1981250 PasalNaskah RegulasiMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →ARSIP REGULASI — DICABUTRegulasi ini sudah tidak berlaku.
Buka Regulasi Berlaku →Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak 2 Januari 2026. Penggantinya/ketentuan pencabut: UU Nomor 20 Tahun 2025.
8Nomor
1981Tahun Terbit
250Total Pasal
456.0KTotal Dibaca
STATUS & RIWAYAT REGULASI
UU Nomor 8 Tahun 1981
DicabutKeterangan status
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak 2 Januari 2026.
Dicabut oleh
Sumber ↗Dicabut oleh
UU Nomor 20 Tahun 2025
Relasi kebalikan otomatis
Dicabut oleh
PERPRES Nomor 20 Tahun 2025
Relasi kebalikan otomatis
Dicabut oleh
PERMEN ESDM Nomor 20 Tahun 2025
Relasi kebalikan otomatis
Dicabut oleh
PERMENKOMDIGI Nomor 20 Tahun 2025
Relasi kebalikan otomatis
Dicabut oleh
PERMEN PANRB Nomor 20 Tahun 2025
Relasi kebalikan otomatis
Dicabut oleh
PERMENHAN Nomor 20 Tahun 2025
Relasi kebalikan otomatis
Dicabut oleh
PERMEN LH/BPLH Nomor 20 Tahun 2025
Relasi kebalikan otomatis
Dicabut oleh
PERATURAN OJK Nomor 20 Tahun 2025
Relasi kebalikan otomatis
SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. UU/4/2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- 2. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 3. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 4. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 5. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional