Pesawat Udara Indonesia merupakan istilah hukum yang digunakan untuk menunjukkan status kebangsaan dan pendaftaran suatu pesawat udara dalam sistem hukum penerbangan Indonesia.
Status tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh siapa pemilik pesawat atau di mana pesawat sedang terbang. Undang-undang mengaitkannya dengan tanda pendaftaran Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia yang diberikan sesuai dengan ketentuan pendaftaran pesawat udara.
Kedudukan Pesawat Udara Indonesia juga penting dalam hukum pidana. KUHP Nasional menentukan bahwa ketentuan pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan di Pesawat Udara Indonesia, meskipun pesawat tersebut berada di luar wilayah daratan Indonesia.
Definisi
Berikut pengertian Pesawat Udara Indonesia serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Pesawat Udara Indonesia adalah pesawat udara yang mempunyai tanda pendaftaran Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia.
Definisi tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Definisi yang sama juga digunakan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan.
Dengan demikian, suatu pesawat tidak dapat disebut Pesawat Udara Indonesia hanya karena:
- Dimiliki oleh warga negara Indonesia;
- Dimiliki oleh badan hukum Indonesia;
- Dioperasikan oleh perusahaan Indonesia; atau
- Sedang berada atau terbang di wilayah Indonesia.
Status Pesawat Udara Indonesia berkaitan dengan pendaftaran dan tanda kebangsaan Indonesia sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Istilah ini juga perlu dibedakan dari Pesawat Udara Negara dan Pesawat Udara Sipil. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 memberikan pengertian tersendiri terhadap masing-masing istilah tersebut.
Dasar Hukum
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pesawat Udara Indonesia.
Pasal ini memberikan definisi utama Pesawat Udara Indonesia, yaitu pesawat udara yang mempunyai tanda pendaftaran Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia. Ketentuan ini menjadi dasar untuk memahami status kebangsaan suatu pesawat dalam hukum penerbangan Indonesia.
Pasal 24 menentukan bahwa setiap pesawat udara yang dioperasikan di Indonesia wajib mempunyai tanda pendaftaran. Pendaftaran menjadi unsur penting dalam penentuan identitas hukum pesawat udara.
Pasal ini mengatur persyaratan pesawat udara sipil yang dapat didaftarkan di Indonesia. Salah satu syarat pokoknya adalah pesawat tersebut tidak terdaftar di negara lain. Ketentuan pendaftaran juga mengatur beberapa kemungkinan hubungan kepemilikan atau penguasaan pesawat, termasuk pesawat yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia serta keadaan tertentu yang melibatkan pemilik asing tetapi pengoperasiannya dilakukan oleh pihak Indonesia berdasarkan perjanjian.
Pasal 26 mengatur proses pengajuan pendaftaran dan pemberian sertifikat pendaftaran terhadap pesawat udara yang memenuhi persyaratan. Sertifikat pendaftaran menjadi dokumen penting dalam proses pemberian identitas pendaftaran terhadap pesawat udara.
Pasal ini mengatur pemberian tanda kebangsaan Indonesia terhadap kategori pesawat udara tertentu yang telah mempunyai sertifikat pendaftaran Indonesia. Pesawat yang telah mempunyai tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan Indonesia juga wajib dilengkapi dengan bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 kembali mendefinisikan Pesawat Udara Indonesia sebagai pesawat udara yang mempunyai tanda pendaftaran Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia. Peraturan ini juga mengatur lebih lanjut berbagai aspek penyelenggaraan penerbangan, termasuk pendaftaran dan pengoperasian pesawat udara.
Pasal 12 menegaskan kewajiban setiap pesawat udara yang dioperasikan di Indonesia untuk mempunyai tanda pendaftaran. Pasal 13 kemudian mengatur persyaratan pesawat udara sipil yang wajib didaftarkan di Indonesia, termasuk ketentuan bahwa pesawat tersebut tidak terdaftar di negara lain dan memenuhi persyaratan kepemilikan atau penguasaan yang ditentukan.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2026 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 tentang Pendaftaran Pesawat Udara merupakan peraturan pelaksana terbaru mengenai pendaftaran pesawat udara. Peraturan ini berlaku sejak 21 Juli 2026 dan menggantikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2018 beserta perubahannya. Peraturan tersebut menegaskan bahwa setiap pesawat udara yang dioperasikan di Indonesia wajib mempunyai tanda pendaftaran, baik berupa tanda pendaftaran Indonesia maupun tanda pendaftaran asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
KUHP Nasional menggunakan istilah Pesawat Udara Indonesia dalam menentukan ruang lingkup berlakunya hukum pidana Indonesia. Ketentuan pidana Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Kapal Indonesia atau di Pesawat Udara Indonesia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa status Pesawat Udara Indonesia juga mempunyai konsekuensi dalam menentukan yurisdiksi hukum pidana.
Pasal 180 KUHP Nasional mendefinisikan Pesawat Udara sebagai mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, selain gaya yang berasal dari reaksi udara terhadap permukaan bumi, dan digunakan untuk penerbangan. Pasal ini mendefinisikan istilah Pesawat Udara, bukan secara khusus Pesawat Udara Indonesia. Untuk pengertian Pesawat Udara Indonesia, rujukan utamanya tetap ketentuan di bidang penerbangan.
Contoh
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pesawat Udara Indonesia dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh Penerapan
Sebuah pesawat terbang milik perusahaan penerbangan nasional telah memperoleh sertifikat pendaftaran Indonesia serta mempunyai tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan Indonesia.
Pesawat tersebut kemudian melakukan penerbangan internasional dari Indonesia menuju negara lain.
Dalam perjalanan, ketika pesawat berada di luar wilayah Indonesia, seorang penumpang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.
Karena pesawat tersebut berstatus Pesawat Udara Indonesia, ketentuan mengenai ruang lingkup berlakunya hukum pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 KUHP Nasional dapat menjadi dasar hukum untuk menentukan berlakunya ketentuan pidana Indonesia terhadap perbuatan tersebut. Penerapannya dalam perkara konkret tetap harus memperhatikan unsur tindak pidana, hukum internasional, yurisdiksi negara lain yang relevan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan uraian mengenai perkara tertentu.
Istilah Terkait
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Pesawat Udara Indonesia dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Sumber Resmi
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
- 01
-
02
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaJDIH BPK RI. Relevan terutama untuk kedudukan Pesawat Udara Indonesia dalam ruang lingkup berlakunya hukum pidana Indonesia.
-
03
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan. Ketentuan ini kembali menggunakan definisi Pesawat Udara Indonesia serta mengatur pendaftaran dan penyelenggaraan penerbangan.
- 04
FAQ
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Pesawat Udara Indonesia beserta jawaban ringkasnya.
Apa yang dimaksud dengan Pesawat Udara Indonesia?
Pesawat Udara Indonesia adalah pesawat udara yang mempunyai tanda pendaftaran Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
Apakah setiap pesawat yang terbang di Indonesia disebut Pesawat Udara Indonesia?
Tidak. Pesawat asing dapat beroperasi di Indonesia sesuai dengan persyaratan dan izin yang berlaku. Status Pesawat Udara Indonesia ditentukan berdasarkan tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan Indonesia, bukan hanya karena pesawat tersebut sedang berada di wilayah Indonesia.
Apakah pesawat milik perusahaan Indonesia otomatis menjadi Pesawat Udara Indonesia?
Tidak otomatis. Kepemilikan merupakan salah satu aspek yang dapat berkaitan dengan persyaratan pendaftaran, tetapi pesawat harus melalui proses pendaftaran dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku agar memperoleh identitas pendaftaran dan kebangsaan Indonesia.
Apa fungsi tanda kebangsaan pada Pesawat Udara Indonesia?
Tanda kebangsaan menunjukkan identitas kebangsaan pesawat udara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, kategori pesawat tertentu yang telah memperoleh sertifikat pendaftaran Indonesia diberikan tanda kebangsaan Indonesia.
Apakah hukum pidana Indonesia berlaku di Pesawat Udara Indonesia yang berada di luar negeri?
KUHP Nasional menentukan bahwa ketentuan pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Pesawat Udara Indonesia. Penerapannya dalam perkara konkret tetap perlu memperhatikan jenis tindak pidana, fakta perkara, ketentuan hukum internasional, dan kemungkinan yurisdiksi negara lain.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Pesawat Udara Indonesia? Sampaikan di sini.