JAKARTA, MIMBARBANGSA.COM — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan akan menggelar rapat bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait serta Gubernur Papua Pegunungan dan seluruh bupati di provinsi tersebut. Pertemuan dijadwalkan membahas persoalan perumahan di Papua Pegunungan.
Rencana itu disampaikan Tito dalam acara apresiasi pemerintah daerah berprestasi batch II regional Papua di Jakarta, Senin (28/9/2026). Berdasarkan pernyataannya, rapat dijadwalkan berlangsung sehari setelah acara tersebut, Selasa (29/9/2026).
“Seperti besok saya dengan Pak Ara akan rapat dengan Gubernur Papua Pegunungan dan seluruh bupati yang ada di Papua Pegunungan tentang perumahan di sana,” kata Tito.
Pernyataan tersebut menunjukkan koordinasi sektor perumahan di Papua Pegunungan akan melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun, dalam keterangan yang tersedia belum dirinci agenda teknis, lokasi rapat, maupun keputusan yang akan dihasilkan.
Perumahan Masuk Pelayanan Dasar yang Disorot
Dalam acara di Jakarta tersebut, Tito juga menjelaskan bahwa penilaian pemerintah daerah pada batch kedua untuk regional Papua mengambil sejumlah urusan pelayanan publik dasar.
Bidang yang menjadi perhatian meliputi perumahan, pendidikan, kesehatan, penanganan sampah serta program Indonesia ASRI. Menurut Tito, aspek-aspek tersebut digunakan sebagai bagian dari penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah.
Sementara pada rangkaian penilaian sebelumnya, perhatian pemerintah antara lain diarahkan pada pengendalian inflasi, pengangguran, kemiskinan, stunting dan pembiayaan kreatif.
Tito berharap pemberian apresiasi dapat mendorong pemerintah daerah meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah Sebelumnya Siapkan 2.200 Rumah
Pembahasan mengenai perumahan di Papua Pegunungan bukan agenda yang muncul pertama kali.
Kementerian PKP sebelumnya mengumumkan rencana pembangunan 2.200 rumah di Papua Pegunungan. Pada 12 Agustus 2025, Maruarar Sirait bersama Tito Karnavian meninjau lokasi rencana pembangunan rumah di Sinakma, Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya.
Menurut keterangan resmi Kementerian PKP ketika itu, rencana pembangunan 2.200 rumah tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Dalam kunjungan yang sama, kedua menteri juga meninjau kawasan yang direncanakan menjadi Kawasan Inti Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan di Distrik Gunung Susu.
Keterangan resmi tersebut menjadi konteks penting bagi rencana rapat terbaru antara Tito, Maruarar dan para kepala daerah Papua Pegunungan. Meski demikian, belum ada keterangan dalam sumber terbaru apakah pembahasan pada rapat 29 September 2026 secara khusus merupakan evaluasi atas target 2.200 rumah tersebut atau mencakup agenda perumahan yang lebih luas.
Koordinasi Pusat dan Daerah Jadi Bagian Penting
Kementerian PKP dan Kemendagri sepanjang 2026 juga beberapa kali melakukan koordinasi dalam sektor perumahan.
Pada Juli 2026, Maruarar Sirait, Tito Karnavian dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menggelar rapat koordinasi mengenai Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Pertemuan itu membahas penguatan pendataan, verifikasi serta penetapan calon penerima bantuan agar program lebih tepat sasaran.
Sebelumnya, Kementerian PKP juga meluncurkan program bedah 21.000 rumah atau BSPS untuk wilayah Papua pada April 2026. Peluncuran berlangsung di Kota Sorong dan melibatkan pemerintah pusat serta pemerintah daerah.
Program tersebut ditujukan untuk mendukung penanganan rumah tidak layak huni dan peningkatan kualitas hunian masyarakat di wilayah Papua.
Koordinasi lintas kementerian juga dilakukan untuk menangani persoalan perizinan dan tata ruang perumahan. Pada April 2026, Maruarar, Tito dan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid membahas kepastian tata ruang dan penyelesaian hambatan sektor perumahan.
Hasil Rapat Masih Ditunggu
Pertemuan Tito dan Maruarar dengan Gubernur Papua Pegunungan serta seluruh bupati menjadi penting karena kepala daerah memiliki peran dalam kesiapan lahan, data masyarakat, perizinan daerah serta dukungan terhadap pelaksanaan program perumahan.
Namun, hingga informasi awal ini diterbitkan, belum tersedia keterangan resmi mengenai hasil rapat, pembagian target per kabupaten, jadwal pembangunan maupun sumber pembiayaan yang akan dibahas.
Karena itu, angka maupun skema baru terkait program perumahan di Papua Pegunungan masih perlu menunggu penjelasan pemerintah setelah rapat berlangsung.
Rapat tersebut akan menjadi salah satu forum koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam membahas kebutuhan hunian di Papua Pegunungan, sekaligus melanjutkan perhatian pemerintah terhadap sektor perumahan sebagai bagian dari pelayanan dasar masyarakat.
Komentar
0 tanggapan