PORTAL REGULASIPERMENLU
PERMENLU Nomor 1 Tahun 2025
Tentang
Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Luar Negeri
Sedang dibacaPasal 13Pasal 13 dari 53
☰Daftar Isi Regulasi53 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
1Nomor
2025Tahun Terbit
53Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 13 dari 53
25%
TEKS RESMI
Pasal 13
(1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan
usulan penyusunan rancangan Peraturan Menteri di luar
Program Pembentukan Peraturan Menteri dengan
mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Menteri.
(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. kedaruratan masyarakat; atau
b. kondisi lain berdasarkan arahan menteri.
(3) Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang telah mendapat izin prakarsa,
diselesaikan pada pe riode tahun berjalan.
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
IkanDisebut dalam Pasal 13
Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
IzinDisebut dalam Pasal 13Izin adalah keputusan pejabat berwenang yang menyatakan persetujuan atas permohonan warga sesuai peraturan perundang-undangan. Pengertian tersebut digunakan dalam…
JalanDisebut dalam Pasal 13Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan beserta bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu…
SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045