Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Aberratio Ictus merupakan istilah penting dalam doktrin pidana modern. Entri ini dimasukkan berdasarkan GAP Audit terhadap 3.406 istilah MBG Kamus Hukum agar konsep yang sering digunakan dalam pendidikan dan praktik hukum lebih mudah ditemukan.
Aberratio Ictus merupakan konsep atau istilah hukum yang digunakan untuk membahas pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan, bentuk kesengajaan, penyertaan, pembuktian, dan perkembangan praktik peradilan pidana.
Berikut pengertian Aberratio Ictus serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Aberratio Ictus merupakan konsep atau istilah hukum yang digunakan untuk membahas pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan, bentuk kesengajaan, penyertaan, pembuktian, dan perkembangan praktik peradilan pidana. Maknanya dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, praktik peradilan, atau perkembangan hukum komparatif. Karena tidak setiap istilah doktrinal didefinisikan secara eksplisit dalam satu pasal, penggunaannya harus selalu disesuaikan dengan bidang hukum, yurisdiksi, peraturan yang berlaku, dan fakta konkret.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Aberratio Ictus.
Rujukan kontekstual resmi — UU 1/2023 tentang KUHP dan UU 20/2025 tentang KUHAP. Entri ini tidak menyatakan bahwa seluruh unsur istilah didefinisikan secara literal dalam satu pasal; untuk penerapan hukum konkret, periksa naskah resmi, putusan pengadilan, dan sumber primer yang relevan.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Aberratio Ictus dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam analisis suatu perkara, kontrak, kebijakan, atau putusan, muncul persoalan yang berkaitan dengan Aberratio Ictus. Istilah tersebut dapat digunakan sebagai kerangka analisis sepanjang sesuai dengan norma yang berlaku dan fakta yang terbukti. Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.
Jelajahi konteks hukum yang terhubung dengan Aberratio Ictus tanpa harus memulai pencarian dari awal.
Tautan dokumen sumber hukum yang dapat ditelusuri secara bebas. Pencantuman tautan tidak berarti semua isi artikel otomatis sudah diverifikasi.
Sumber resmi/primer kontekstual — UU 1/2023 tentang KUHP dan UU 20/2025 tentang KUHAP: Sumber Resmi↗
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Aberratio Ictus dapat dibaca semua pengunjung.
Aberratio Ictus adalah istilah atau konsep yang digunakan dalam doktrin pidana modern sesuai konteks hukum yang relevan.
Rujukan kontekstual utama paket ini adalah UU 1/2023 tentang KUHP dan UU 20/2025 tentang KUHAP, dilengkapi doktrin, putusan, dan sumber primer lain bila diperlukan.
Tidak selalu. Arti dan akibat hukumnya dapat berbeda menurut bidang hukum, yurisdiksi, peraturan, dan konteks perkara.
Istilah ini membantu menganalisis pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan, bentuk kesengajaan, penyertaan, pembuktian, dan perkembangan praktik peradilan pidana secara lebih tepat.
Kelengkapan struktur: 100% · Indikator konten, bukan persetujuan hukum
Aktifkan notifikasi untuk menerima berita terkini dan informasi penting langsung di perangkat Anda.
Hubungkan istilah dengan regulasi, simpan ke koleksi, beri catatan, dan lanjutkan riset dengan fitur Premium.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Aberratio Ictus? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.