Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Abolisi adalah tindakan Presiden yang meniadakan penuntutan pidana terhadap orang tertentu, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan konstitusi.
Abolisi adalah tindakan Presiden yang meniadakan penuntutan pidana terhadap orang tertentu, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan konstitusi.
Berikut pengertian Abolisi serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Abolisi adalah tindakan Presiden yang meniadakan penuntutan pidana terhadap orang tertentu, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan konstitusi.
Akibat hukum utama abolisi adalah ditiadakannya penuntutan, bukan sekadar pengurangan pidana atau penghapusan pelaksanaan pidana.
Karakter utama abolisi meliputi:
Diberikan oleh Presiden;
Berkaitan dengan proses penuntutan pidana;
Mengakibatkan penuntutan terhadap penerima abolisi ditiadakan;
Diberikan kepada orang tertentu sesuai dengan keputusan Presiden;
Dilaksanakan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat; dan
Berbeda akibat hukumnya dari amnesti, grasi, dan rehabilitasi.
Pasal 4 UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 secara tegas membedakan akibat hukum amnesti dan abolisi. Amnesti menghapuskan akibat hukum pidana, sedangkan abolisi meniadakan penuntutan.
Dengan demikian, abolisi terutama berhubungan dengan keberlangsungan penuntutan pidana, bukan dengan pengurangan lamanya pidana yang telah dijatuhkan.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Abolisi.
Pasal 14 ayat (2) merupakan dasar konstitusional utama pemberian abolisi di Indonesia. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Baca Regulasi di MIMBAR HUKUM→ UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 merupakan peraturan khusus yang mengatur amnesti dan abolisi. JDIH BPK mencatat peraturan tersebut mulai berlaku pada 31 Desember 1954 dan hingga kini berstatus berlaku. Namun, ketentuan yang berasal dari sistem ketatanegaraan tahun 1954 harus dibaca bersama dengan UUD 1945 yang berlaku sekarang, khususnya Pasal 14 ayat (2).
Baca Regulasi di MIMBAR HUKUM→ Pasal 1 memberikan dasar bagi Presiden, atas kepentingan negara, untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada orang yang telah melakukan tindak pidana. Naskah asli pasal tersebut masih menggunakan mekanisme ketatanegaraan lama yang menyebut nasihat tertulis Mahkamah Agung. Dalam sistem konstitusi sekarang, dasar konstitusional yang harus diperhatikan adalah Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, yaitu pertimbangan DPR dalam pemberian amnesti dan abolisi.
Pasal 4 mengatur secara langsung akibat hukum abolisi. Ketentuan tersebut membedakan: Amnesti, yang menghapuskan akibat hukum pidana; dan Abolisi, yang meniadakan penuntutan terhadap orang yang memperoleh abolisi. Pasal ini menjadi dasar penting untuk memahami perbedaan abolisi dan amnesti.
UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 pernah diuji di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 262/PUU-XXIII/2025. Pada 30 Januari 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Dengan demikian, putusan tersebut tidak membatalkan UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954. Dalam informasi resmi mengenai perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi juga menjelaskan abolisi sebagai penghentian proses peradilan terhadap seseorang dan menegaskan bahwa Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR dalam menggunakan kewenangan tersebut.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Abolisi dalam situasi yang mungkin terjadi.
Seseorang sedang menghadapi proses penuntutan dalam suatu perkara pidana.
Dalam keadaan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan negara, muncul pertimbangan untuk memberikan abolisi kepada orang tersebut.
Presiden kemudian menjalankan mekanisme konstitusional dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Apabila abolisi diberikan secara sah kepada orang tersebut, penuntutan terhadapnya ditiadakan sesuai dengan keputusan Presiden dan ketentuan hukum yang berlaku.
Abolisi dalam contoh tersebut tidak berarti bahwa pengadilan mengubah putusan pidana, melainkan berkaitan dengan ditiadakannya penuntutan.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan uraian mengenai perkara tertentu.
Jelajahi konteks hukum yang terhubung dengan Abolisi tanpa harus memulai pencarian dari awal.
Tautan dokumen sumber hukum yang dapat ditelusuri secara bebas. Pencantuman tautan tidak berarti semua isi artikel otomatis sudah diverifikasi.
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Abolisi dapat dibaca semua pengunjung.
Abolisi adalah tindakan Presiden yang mengakibatkan penuntutan pidana terhadap orang tertentu ditiadakan.
Dalam memberikan abolisi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Presiden Republik Indonesia berwenang memberikan abolisi.
Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa kewenangan tersebut dijalankan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Akibat hukumnya adalah penuntutan terhadap orang yang memperoleh abolisi ditiadakan.
Ketentuan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 4 UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954.
Perbedaan utamanya terletak pada akibat hukumnya.
Abolisi meniadakan penuntutan, sedangkan amnesti menghapuskan akibat hukum pidana terhadap penerimanya.
Kelengkapan struktur: 100% · Indikator konten, bukan persetujuan hukum
Aktifkan notifikasi untuk menerima berita terkini dan informasi penting langsung di perangkat Anda.
Telusuri aturan terkait, simpan catatan, dan bangun riset hukum yang lebih terarah dari istilah ini.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Abolisi? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.