KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Bahan Nuklir

Lingkungan, SDA & Energi›Ketenaganukliran

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

1 ViewsHuruf B

Bahan Nuklir merupakan istilah penting dalam hukum ketenaganukliran. Entri ini disusun sebagai bagian dari Batch 016 V1.1 setelah baseline anti-duplikat diperluas untuk mencakup arsip lama 1.000 istilah dan seluruh batch terdokumentasi.

Pengertian Singkat

Bahan Nuklir merupakan istilah penting dalam hukum ketenaganukliran. Entri ini disusun sebagai bagian dari Batch 016 V1.1 setelah baseline anti-duplikat diperluas untuk mencakup arsip lama 1.000 istilah dan seluruh batch terdokumentasi.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Bahan Nuklir serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Bahan Nuklir adalah istilah dalam hukum ketenaganukliran yang digunakan untuk memahami aspek yang berkaitan dengan tenaga nuklir, bahan dan zat radioaktif, instalasi, reaktor, penelitian, pemanfaatan, limbah, keselamatan, keamanan, proteksi radiasi, perizinan, inspeksi, dan tanggung jawab kerugian nuklir.

Uraian ini bersifat editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Untuk penerapan konkret, pembaca harus merujuk pada rumusan peraturan yang berlaku, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, serta fakta yang dihadapi.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Bahan Nuklir harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Catatan status: UU 10/1997 berstatus berlaku dan telah diubah melalui rezim Cipta Kerja.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Bahan Nuklir.

Rujukan Hukum

Rujukan utama — Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Catatan status — UU 10/1997 berstatus berlaku dan telah diubah melalui rezim Cipta Kerja.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Bahan Nuklir dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, terdapat fakta yang berkaitan dengan bahan nuklir. Jika syarat, kewenangan, prosedur, hak, kewajiban, atau larangan yang relevan terpenuhi, konsep Bahan Nuklir dapat digunakan untuk membantu analisis hukum.

Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.