KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Batas Maksimum Penguasaan Tanah

Agraria, Perumahan & Konstruksi›Agraria & Pertanahan

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

1 ViewsHuruf B

Batas Maksimum Penguasaan Tanah merupakan istilah penting dalam hukum agraria. Entri ini membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, dan penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.

Pengertian Singkat

Batas Maksimum Penguasaan Tanah merupakan istilah penting dalam hukum agraria. Entri ini membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, dan penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Batas Maksimum Penguasaan Tanah serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Batas Maksimum Penguasaan Tanah adalah pembatasan luas tanah pertanian yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh satu keluarga atau badan hukum sesuai peraturan pelaksana landreform.

Uraian ini merupakan penjelasan editorial yang disusun dengan merujuk pada UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Untuk penerapan pada perkara atau kebijakan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal, perubahan peraturan, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Batas Maksimum Penguasaan Tanah harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Ketentuan pembatasan penguasaan tanah — Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria: Ketentuan ini menjadi rujukan utama untuk memahami Batas Maksimum Penguasaan Tanah dalam entri Kamus Hukum ini.
Catatan penerapan: UU 5/1960 menjadi fondasi hukum agraria nasional. Penerapan hak atas tanah harus dibaca bersama peraturan pertanahan yang lebih baru dan putusan pengadilan yang relevan.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Batas Maksimum Penguasaan Tanah.

Ketentuan pembatasan penguasaan tanah — Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Ketentuan ini menjadi rujukan utama untuk memahami Batas Maksimum Penguasaan Tanah dalam entri Kamus Hukum ini.

Catatan penerapan

UU 5/1960 menjadi fondasi hukum agraria nasional. Penerapan hak atas tanah harus dibaca bersama peraturan pertanahan yang lebih baru dan putusan pengadilan yang relevan.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Batas Maksimum Penguasaan Tanah dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam situasi yang tunduk pada UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, terdapat fakta yang menunjukkan pembatasan luas tanah pertanian yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh satu keluarga atau badan hukum sesuai peraturan pelaksana landreform. Apabila unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Batas Maksimum Penguasaan Tanah.

Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku, alat bukti, kewenangan lembaga, dan keadaan faktual.