KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Data Mahasiswa Bocor

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

108 ViewsHuruf D

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Data Mahasiswa Bocor merupakan masalah hukum praktis dalam bidang sekolah & kampus. Data mahasiswa bocor adalah terbukanya data pribadi mahasiswa kepada pihak yang tidak berhak akibat serangan, kesalahan sistem, kelalaian, atau penyebaran tanpa kewenangan.

Yang perlu diperhatikan adalah konteks kejadian, bukti yang tersedia, hubungan para pihak, serta aturan yang benar-benar berlaku pada situasi tersebut.

Pengertian Singkat

Data mahasiswa bocor adalah terbukanya data pribadi mahasiswa kepada pihak yang tidak berhak akibat serangan, kesalahan sistem, kelalaian, atau penyebaran tanpa kewenangan.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Data Mahasiswa Bocor serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Perguruan tinggi yang mengelola data mahasiswa memiliki kewajiban menjaga keamanan pemrosesan data. Jenis data yang bocor, jumlah subjek, penyebab, risiko penyalahgunaan, dan langkah pemberitahuan serta pemulihan perlu diperiksa.

Pengertian Menurut Peraturan

Data Mahasiswa Bocor tidak selalu merupakan frasa yang didefinisikan secara harfiah dalam satu pasal. Dalam kerangka UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014; UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, persoalan ini dinilai melalui hak, kewajiban, bukti, prosedur, dan akibat hukum yang relevan. Karena itu, penerapan hukumnya harus mengikuti unsur dan fakta konkretnya, bukan hanya nama istilahnya.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Data Mahasiswa Bocor.

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014; UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Data Mahasiswa Bocor dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh: File berisi NIK, alamat, nomor telepon, dan nilai mahasiswa dapat diunduh tanpa login dari server kampus. Kampus perlu menutup akses, menilai dampak, dan mengambil langkah sesuai kewajiban pelindungan data.