KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Fidusia Ulang

Perdata›Jaminan Fidusia

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

105 ViewsHuruf F

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Fidusia Ulang merupakan istilah penting dalam hukum jaminan kebendaan. Entri ini membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, dan penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.

Pengertian Singkat

Fidusia Ulang adalah pembebanan kembali objek yang telah terdaftar sebagai jaminan fidusia kepada penerima fidusia lain, yang dilarang sepanjang ketentuan hukum menyatakan demikian.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Fidusia Ulang serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Fidusia Ulang adalah pembebanan kembali objek yang telah terdaftar sebagai jaminan fidusia kepada penerima fidusia lain, yang dilarang sepanjang ketentuan hukum menyatakan demikian.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Fidusia Ulang harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Ketentuan larangan fidusia ulang — Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia: Ketentuan ini menjadi rujukan utama untuk memahami Fidusia Ulang dalam entri Kamus Hukum ini.
Catatan penerapan: UU 42/1999 berstatus berlaku. Ketentuan eksekusi dan cidera janji harus dibaca bersama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan perkembangan putusan terkait.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Fidusia Ulang.

Ketentuan larangan fidusia ulang — Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Ketentuan ini menjadi rujukan utama untuk memahami Fidusia Ulang dalam entri Kamus Hukum ini.

Catatan penerapan

UU 42/1999 berstatus berlaku. Ketentuan eksekusi dan cidera janji harus dibaca bersama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan perkembangan putusan terkait.

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Fidusia Ulang dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam situasi yang tunduk pada UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia, terdapat fakta yang menunjukkan pembebanan kembali objek yang telah terdaftar sebagai jaminan fidusia kepada penerima fidusia lain, yang dilarang sepanjang ketentuan hukum menyatakan demikian. Apabila unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Fidusia Ulang. Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku, alat bukti, kewenangan lembaga, dan keadaan faktual.