KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Hak Kesehatan Penyandang Disabilitas

HAM, Sosial & Perlindungan Kelompok›Penyandang Disabilitas

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

32 ViewsHuruf H

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Hak Kesehatan Penyandang Disabilitas merupakan istilah penting dalam hukum penyandang disabilitas. Entri ini membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, dan penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.

Pengertian Singkat

Hak Kesehatan Penyandang Disabilitas adalah hak memperoleh layanan kesehatan yang bermutu, aman, terjangkau, dan sensitif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Hak Kesehatan Penyandang Disabilitas serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Hak Kesehatan Penyandang Disabilitas adalah hak memperoleh layanan kesehatan yang bermutu, aman, terjangkau, dan sensitif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Hak Kesehatan Penyandang Disabilitas harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Ketentuan hak kesehatan — Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: Ketentuan ini menjadi rujukan utama untuk memahami Hak Kesehatan Penyandang Disabilitas dalam entri Kamus Hukum ini.
Catatan penerapan: UU 8/2016 berstatus berlaku. Beberapa pemaknaan ketentuannya telah dipengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi dan harus dibaca sesuai putusan yang berlaku.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Hak Kesehatan Penyandang Disabilitas.

Ketentuan hak kesehatan — Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Ketentuan ini menjadi rujukan utama untuk memahami Hak Kesehatan Penyandang Disabilitas dalam entri Kamus Hukum ini.

Catatan penerapan

UU 8/2016 berstatus berlaku. Beberapa pemaknaan ketentuannya telah dipengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi dan harus dibaca sesuai putusan yang berlaku.

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Hak Kesehatan Penyandang Disabilitas dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam situasi yang tunduk pada UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, terdapat fakta yang menunjukkan hak memperoleh layanan kesehatan yang bermutu, aman, terjangkau, dan sensitif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Apabila unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Hak Kesehatan Penyandang Disabilitas. Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku, alat bukti, kewenangan lembaga, dan keadaan faktual.