Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Berikut pengertian Informed Consent serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Informed Consent adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks pelayanan kesehatan, hak pasien, atau tanggung jawab tenaga/fasilitas kesehatan. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat hukumnya ditentukan oleh peraturan yang berlaku serta fakta konkret. Dalam praktik, istilah ini perlu dibaca bersama dokumen, hubungan para pihak, dan tahapan proses hukum yang relevan.
Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk pendidikan hukum dan bukan kutipan verbatim dari satu pasal.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Informed Consent.
Rujukan utama adalah UU 17/2023 tentang Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya. Penilaian terhadap pelayanan kesehatan harus memperhatikan standar profesi, standar pelayanan, informed consent, rekam medis, kewenangan tenaga kesehatan, dan fakta medis.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Informed Consent dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu persoalan terdapat fakta atau dokumen yang berkaitan dengan Informed Consent. Untuk menilai penerapannya, perlu diperiksa kronologi, bukti, hubungan para pihak, kewenangan lembaga, serta ketentuan yang berlaku dalam konteks kesehatan & pasien. Contoh ini bersifat edukatif dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Informed Consent dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: https://peraturan.bpk.go.id/Search?keywords=Undang-Undang%20Nomor%2017%20Tahun%202023%20tentang%20Kesehatan
JDIH BPK — Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan: https://peraturan.bpk.go.id/Search?keywords=Peraturan%20Pemerintah%20Nomor%2028%20Tahun%202024%20tentang%20Peraturan%20Pelaksanaan%20UU%20Kesehatan
Glosarium Peraturan JDIH BPK: https://peraturan.bpk.go.id/Glosarium
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Informed Consent beserta jawaban ringkasnya.
Informed Consent adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks pelayanan kesehatan, hak pasien, atau tanggung jawab tenaga/fasilitas kesehatan. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat hukumnya ditentukan oleh peraturan yang berlaku serta fakta konkret. Dalam praktik, istilah ini perlu dibaca bersama dokumen, hubungan para pihak, dan tahapan proses hukum yang relevan.
Rujukan utama entri ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan peraturan pelaksananya. Ketentuan spesifik harus ditentukan menurut konteks istilah dan fakta yang dihadapi.
Tidak selalu. Makna dan akibat hukum suatu istilah dapat berbeda menurut bidang hukum, jenis hubungan hukum, tahap proses, dan peraturan khusus yang berlaku.
Periksa kronologi, dokumen, bukti, pihak yang terlibat, kewenangan lembaga, tenggat waktu, serta peraturan terbaru yang secara khusus mengatur persoalan tersebut.
Tidak. Contoh bersifat hipotetis dan edukatif. Perkara nyata harus dinilai berdasarkan fakta, bukti, dan hukum yang berlaku.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Informed Consent? Sampaikan di sini.