Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Izin Usaha Pertambangan merupakan istilah penting dalam hukum pertambangan mineral dan batubara. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.
Izin Usaha Pertambangan adalah istilah dalam hukum pertambangan mineral dan batubara yang menjelaskan komoditas mineral atau batubara, wilayah pertambangan, perizinan, tahapan kegiatan usaha, pengolahan, penjualan, reklamasi, pascatambang, penerimaan negara, atau pengawasan yang berkaitan dengan izin Usaha Pertambangan.
Berikut pengertian Izin Usaha Pertambangan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Izin Usaha Pertambangan adalah istilah dalam hukum pertambangan mineral dan batubara yang menjelaskan komoditas mineral atau batubara, wilayah pertambangan, perizinan, tahapan kegiatan usaha, pengolahan, penjualan, reklamasi, pascatambang, penerimaan negara, atau pengawasan yang berkaitan dengan izin Usaha Pertambangan. Penjelasan ini merupakan uraian editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Izin Usaha Pertambangan.
Catatan penerapan — UU Minerba berstatus berlaku dan terakhir diubah dengan UU 2/2025. Penerapan ketentuan prioritas tertentu juga perlu memperhatikan Putusan MK Nomor 160/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 202/PUU-XXIII/2025.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Izin Usaha Pertambangan dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, terdapat fakta yang berkaitan dengan izin Usaha Pertambangan. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, prosedur, hak, kewajiban, standar, atau larangan yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Izin Usaha Pertambangan. Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Kasus nyata harus dianalisis berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Jelajahi konteks hukum yang terhubung dengan Izin Usaha Pertambangan tanpa harus memulai pencarian dari awal.
Tautan dokumen sumber hukum yang dapat ditelusuri secara bebas. Pencantuman tautan tidak berarti semua isi artikel otomatis sudah diverifikasi.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025: Sumber Resmi↗
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Izin Usaha Pertambangan dapat dibaca semua pengunjung.
Izin Usaha Pertambangan pada pokoknya merupakan istilah dalam hukum pertambangan mineral dan batubara yang berkaitan dengan izin Usaha Pertambangan.
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan Pertambangan Mineral dan Batubara terkait — Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Izin Usaha Pertambangan dalam konteks Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025; peraturan pelaksana atau aturan sektor lain dapat memberikan rincian tambahan.
Istilah ini membantu memahami komoditas mineral atau batubara, wilayah pertambangan, perizinan, tahapan kegiatan usaha, pengolahan, penjualan, reklamasi, pascatambang, penerimaan negara, atau pengawasan yang relevan dalam Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara.
Kelengkapan struktur: 100% · Indikator konten, bukan persetujuan hukum
Aktifkan notifikasi untuk menerima berita terkini dan informasi penting langsung di perangkat Anda.
Hubungkan istilah dengan regulasi, simpan ke koleksi, beri catatan, dan lanjutkan riset dengan fitur Premium.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Izin Usaha Pertambangan? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.