Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Kapal Indonesia adalah kapal yang didaftarkan di Indonesia dan memperoleh surat tanda kebangsaan kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kapal Indonesia adalah kapal yang didaftarkan di Indonesia dan memperoleh surat tanda kebangsaan kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berikut pengertian Kapal Indonesia serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Kapal Indonesia adalah kapal yang didaftarkan di Indonesia dan memperoleh surat tanda kebangsaan kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Definisi ini diatur dalam Pasal 178 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Adapun kapal, menurut Pasal 174 KUHP Nasional, pada pokoknya mencakup kendaraan air dengan berbagai bentuk dan jenis, termasuk:
• kendaraan yang digerakkan dengan tenaga mekanik;
• kendaraan yang digerakkan dengan tenaga angin;
• kendaraan yang ditunda;
• kendaraan berdaya dukung dinamis;
• kendaraan di bawah permukaan air; serta
• alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Dengan demikian, tidak setiap kapal yang dimiliki warga negara Indonesia serta-merta dapat disebut Kapal Indonesia dalam pengertian KUHP. Unsur pendaftaran di Indonesia dan surat tanda kebangsaan kapal Indonesia merupakan bagian penting dari status hukumnya.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Kapal Indonesia.
Pasal ini memberikan definisi langsung mengenai Kapal Indonesia, yaitu kapal yang didaftarkan di Indonesia dan memperoleh surat tanda kebangsaan kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 174 memberikan pengertian mengenai kapal sebagai kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang termasuk pula kendaraan berdaya dukung dinamis, kendaraan bawah air, alat apung, dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Ketentuan ini mempunyai hubungan penting dengan status Kapal Indonesia karena menetapkan bahwa ketentuan pidana dalam KUHP berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan di wilayah Indonesia, di Kapal Indonesia atau Pesawat Udara Indonesia, serta dalam keadaan tertentu ketika akibat tindak pidana terjadi di tempat-tempat tersebut.
Pasal ini mengatur pendaftaran kapal di Indonesia. Pendaftaran dilakukan dengan pembuatan akta pendaftaran dan pencatatan dalam daftar kapal Indonesia. Ketentuan tersebut juga mengatur persyaratan kapal yang dapat didaftarkan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 masih berlaku dan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024.
Ketentuan ini mengatur pemberian surat tanda kebangsaan kapal Indonesia kepada kapal yang didaftarkan di Indonesia dan berlayar di laut. Surat tanda kebangsaan tersebut dapat berupa: Surat Laut; Pas Besar; atau Pas Kecil, sesuai dengan ukuran kapal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kapal berkebangsaan Indonesia wajib mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaan kapal. Sebaliknya, kapal yang bukan berkebangsaan Indonesia dilarang mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaannya.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
3 rujukan tambahan masih berupa kandidat/perlu pemeriksaan. Bunyi pasalnya tidak ditampilkan sebagai kutipan terverifikasi.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Kapal Indonesia dalam situasi yang mungkin terjadi.
Sebuah kapal telah didaftarkan secara sah di Indonesia dan telah memperoleh surat tanda kebangsaan kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketika kapal tersebut melakukan pelayaran, terjadi suatu perbuatan yang diduga memenuhi unsur tindak pidana di atas kapal. Karena kapal tersebut berstatus sebagai Kapal Indonesia, ketentuan mengenai berlakunya hukum pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 KUHP Nasional dapat menjadi salah satu dasar untuk menentukan penerapan hukum pidana Indonesia terhadap peristiwa tersebut.
Penerapan hukum terhadap perkara konkret tetap harus mempertimbangkan jenis tindak pidana, lokasi kejadian, hukum internasional, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan uraian mengenai perkara tertentu.
Tautan dokumen sumber hukum yang dapat ditelusuri secara bebas. Pencantuman tautan tidak berarti semua isi artikel otomatis sudah diverifikasi.
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Kapal Indonesia dapat dibaca semua pengunjung.
Kapal Indonesia adalah kapal yang didaftarkan di Indonesia dan memperoleh surat tanda kebangsaan kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian tersebut tercantum dalam Pasal 178 KUHP Nasional.
Tidak semata-mata karena kepemilikannya. Dalam pengertian Pasal 178 KUHP Nasional, kapal tersebut harus didaftarkan di Indonesia dan memperoleh surat tanda kebangsaan kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Surat tanda kebangsaan merupakan dokumen yang berkaitan dengan kebangsaan kapal dan memberikan dasar bagi kapal untuk mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaannya sesuai dengan ketentuan hukum pelayaran.
Ya. Undang-Undang tentang Pelayaran mengatur bahwa kapal berkebangsaan Indonesia wajib mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaan kapal.
Kelengkapan struktur: 95% · Indikator konten, bukan persetujuan hukum
Aktifkan notifikasi untuk menerima berita terkini dan informasi penting langsung di perangkat Anda.
Hubungkan istilah dengan regulasi, simpan ke koleksi, beri catatan, dan lanjutkan riset dengan fitur Premium.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Kapal Indonesia? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini disusun untuk membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.