Kartu Jaminan Produk merupakan istilah penting dalam hukum perlindungan konsumen. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.
Berikut pengertian Kartu Jaminan Produk serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Kartu Jaminan Produk adalah istilah yang digunakan dalam hukum perlindungan konsumen untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan klausula baku, informasi produk, keamanan produk, iklan, promosi, transaksi jarak jauh, ganti rugi, pengaduan, BPSK, pembinaan, atau pengawasan. Ruang lingkup dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dokumen, hubungan para pihak, kewenangan lembaga, transaksi atau kegiatan yang dilakukan, serta fakta konkret.
Pengertian Menurut Peraturan
Secara normatif, Kartu Jaminan Produk harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:
UU 8/1999 dan PP 58/2001 berstatus berlaku. Putusan MK 235/PUU-XXIII/2025 menegaskan independensi Badan Perlindungan Konsumen Nasional.: Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, dibaca bersama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 235/PUU-XXIII/2025. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Kartu Jaminan Produk.
01
UU 8/1999 dan PP 58/2001 berstatus berlaku. Putusan MK 235/PUU-XXIII/2025 menegaskan independensi Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
Baca Regulasi di MIMBAR HUKUM→ Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, dibaca bersama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 235/PUU-XXIII/2025. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM
♛
Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Kartu Jaminan Produk dalam situasi yang mungkin terjadi.
01
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis: Sebuah instansi pemerintah sedang memproses keputusan atau layanan yang berkaitan dengan “Kartu Jaminan Produk”. Petugas memeriksa kewenangan, dokumen, prosedur, dan syarat yang berlaku sebelum mengambil tindakan. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, istilah tersebut tidak boleh digunakan untuk membenarkan keputusan secara otomatis.
Yang Bukan Termasuk PREMIUM
♛
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Kartu Jaminan Produk dapat dibaca semua pengunjung.
QApa yang dimaksud dengan Kartu Jaminan Produk?
A
Kartu Jaminan Produk adalah istilah yang digunakan dalam hukum perlindungan konsumen untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan klausula baku, informasi produk, keamanan produk, iklan, promosi, transaksi jarak jauh, ganti rugi, pengaduan, BPSK, pembinaan, atau pengawasan. Ruang lingkup dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dokumen, hubungan para pihak, kewenangan lembaga, transaksi atau kegiatan yang dilakukan, serta fakta konkret.
QApa dasar hukum Kartu Jaminan Produk?
A
Rujukan utama entri ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, dibaca bersama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 235/PUU-XXIII/2025. Ketentuan spesifik harus ditentukan menurut konteks dan fakta.
QKapan Kartu Jaminan Produk menjadi penting?
A
Istilah ini menjadi penting ketika fakta, transaksi, kegiatan usaha, administrasi, atau proses hukum berkaitan langsung dengan Perlindungan Konsumen.
QApa yang perlu diperiksa terkait Kartu Jaminan Produk?
A
Periksa kronologi, dokumen, bukti, hubungan para pihak, kewenangan lembaga, dan perkembangan hukum terbaru.
♛
1 pertanyaan dan jawaban lanjutan tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Kartu Jaminan Produk? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Kartu Jaminan Produk? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.