Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Keabsahan Perkawinan merupakan istilah penting dalam hukum perkawinan dan keluarga. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh penerapan, istilah terkait, dan konteks penggunaannya dalam hukum Indonesia.
Berikut pengertian Keabsahan Perkawinan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Keabsahan Perkawinan adalah keadaan perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama atau kepercayaan dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.
Uraian ini merupakan penjelasan editorial yang disusun dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Untuk penerapan pada perkara, administrasi, transaksi, layanan, atau hubungan hukum tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal yang berlaku, perubahan peraturan, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Keabsahan Perkawinan.
Ketentuan terkait dalam UU 1/1974 sebagaimana diubah UU 16/2019 — Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
Catatan penerapan — UU 1/1974 berstatus berlaku dan telah diubah dengan UU 16/2019, terutama mengenai batas usia perkawinan. Penerapan perkara tertentu juga perlu membaca PP 9/1975, hukum acara, dan putusan pengadilan yang relevan.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Keabsahan Perkawinan dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terdapat fakta yang berkaitan dengan keadaan perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama atau kepercayaan dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, dan prosedur yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis menggunakan konsep Keabsahan Perkawinan.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus menggunakan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Keabsahan Perkawinan dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Keabsahan Perkawinan beserta jawaban ringkasnya.
Keabsahan Perkawinan pada pokoknya berarti keadaan perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama atau kepercayaan dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.
Rujukan utama entri ini adalah Ketentuan terkait dalam UU 1/1974 sebagaimana diubah UU 16/2019 — Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Keabsahan Perkawinan dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; peraturan lain dapat memberi ruang lingkup, persyaratan, prosedur, atau akibat hukum yang berbeda.
Istilah ini membantu memahami pihak, hak, kewajiban, kewenangan, prosedur, risiko, atau akibat hukum yang relevan dalam Hukum Perkawinan dan Keluarga.
Cocokkan pengertian dengan rumusan norma yang berlaku dan fakta perkara. Contoh dalam Kamus Hukum bersifat hipotetis dan tidak menggantikan analisis hukum profesional.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Keabsahan Perkawinan? Sampaikan di sini.