KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Keberatan terhadap Permohonan PVT

Kekayaan Intelektual›Perlindungan Varietas Tanaman

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

32 ViewsHuruf K

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Keberatan terhadap Permohonan PVT merupakan istilah penting dalam hukum perlindungan varietas tanaman. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Pengertian Singkat

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Keberatan terhadap Permohonan PVT serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Keberatan terhadap Permohonan PVT adalah istilah yang digunakan dalam hukum perlindungan varietas tanaman untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan varietas yang dapat dilindungi, pemulia, permohonan, pemeriksaan, hak pemegang, penggunaan, pengalihan, lisensi, banding, atau pelanggaran hak PVT. Ruang lingkup dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dokumen, kewenangan lembaga, hubungan para pihak, standar teknis, serta fakta konkret.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Keberatan terhadap Permohonan PVT harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

UU 29/2000 berstatus berlaku dan telah diubah melalui rezim Cipta Kerja; pengaturan mencakup lingkup perlindungan, permohonan, pemeriksaan, pengalihan, berakhirnya hak, banding, dan penegakan hak.: Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, standar teknis, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Keberatan terhadap Permohonan PVT.

UU 29/2000 berstatus berlaku dan telah diubah melalui rezim Cipta Kerja; pengaturan mencakup lingkup perlindungan, permohonan, pemeriksaan, pengalihan, berakhirnya hak, banding, dan penegakan hak.

Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, standar teknis, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Keberatan terhadap Permohonan PVT dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis: Rina merasa hak atau kepentingannya dirugikan lalu menggunakan mekanisme “Keberatan terhadap Permohonan PVT”. Ia menyampaikan identitas para pihak, peristiwa yang dipersoalkan, bukti, dan alasan hukum kepada lembaga yang berwenang. Hasilnya bergantung pada kewenangan lembaga, tenggat, bukti, dan ketentuan prosedural yang berlaku.