KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Kepastian Hukum

Acara & Peradilan›Asas & Adagium Hukum

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

120 ViewsHuruf K

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Kepastian Hukum merupakan istilah penting dalam dasar & konsep umum. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks penggunaan, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Pengertian Singkat

Kepastian Hukum adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Kepastian Hukum serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Kepastian Hukum adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat hukumnya ditentukan oleh peraturan yang berlaku serta fakta konkret. Dalam praktik, istilah ini perlu dibaca bersama dokumen, hubungan para pihak, dan tahapan proses hukum yang relevan.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Kepastian Hukum harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Istilah ini dibaca dalam kerangka hukum Indonesia berdasarkan KUHPerdata, peraturan pembentukan perundang-undangan, hukum acara, dan doktrin hukum yang relevan. Makna konkret harus disesuaikan dengan bidang hukum dan fakta kasus.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Kepastian Hukum.

JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Sumber Resmi

JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Resmi

Glosarium Peraturan JDIH BPK

Sumber Resmi

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Kepastian Hukum dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis: Sebuah instansi pemerintah sedang memproses keputusan atau layanan yang berkaitan dengan “Kepastian Hukum”. Petugas memeriksa kewenangan, dokumen, prosedur, dan syarat yang berlaku sebelum mengambil tindakan. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, istilah tersebut tidak boleh digunakan untuk membenarkan keputusan secara otomatis.