MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIUU

UU No. 1 Tahun 2023

Tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sedang dibacaPasal 5Pasal 5 dari 625
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
1Nomor
2023Tahun Terbit
625Total Pasal
829.9KTotal Dibaca
STRUKTUR PASAL624 numerik + 1 sisipan = 625 total
Lihat Pasal sisipan
Pasal 599A
RIWAYAT REGULASINaskah memuat Pasal 599A

UU Nomor 1 Tahun 2023 telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Sumber Resmi ↗
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 5 dari 625
1%
TEKS RESMI

Pasal 5

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana terhadap kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berhubungan dengan:

a. keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan;

b. martabat Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Pejabat Indonesia di luar negeri;

c. mata uang, segel, cap negara, meterai, atau Surat berharga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, atau kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia;

d. perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia;

e. keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan;

f. keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional atau negara Indonesia;

g. keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik;

h. kepentingan nasional Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang; atau

i. warga negara Indonesia berdasarkan perjanjian internasional dengan negara tempat terjadinya Tindak Pidana.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
Kepentingan NasionalTerkait Pasal 5

Kepentingan nasional dalam hukum pidana adalah kepentingan hukum Indonesia yang dilindungi oleh undang-undang dari perbuatan yang menyerang atau…

 PejabatTerkait Pasal 5

Pejabat adalah seseorang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diangkat atau diberi tugas, jabatan, kewenangan, atau tanggung jawab tertentu…

 Analisis Transaksi KeuanganTerkait Pasal 5

Analisis Transaksi Keuangan adalah kegiatan PPATK meneliti laporan dan informasi untuk menemukan indikasi transaksi atau harta kekayaan yang…

 Asas Nasional PasifTerkait Pasal 5

Asas nasional pasif adalah asas yang memungkinkan ketentuan hukum pidana Indonesia diterapkan terhadap setiap orang yang melakukan tindak…

 Asas PelindunganTerkait Pasal 5

Asas pelindungan adalah asas yang memungkinkan hukum pidana Indonesia diterapkan terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di…

 Delik Aduan RelatifTerkait Pasal 5

Delik aduan relatif adalah tindak pidana yang pada dasarnya merupakan tindak pidana biasa, tetapi dalam keadaan tertentu menjadi…

 Tindak PidanaDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi ini

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Pengertian tersebut tercantum dalam…

 A ContrarioDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi ini

A contrario adalah metode penalaran atau konstruksi hukum yang menarik kesimpulan bahwa apabila suatu ketentuan secara khusus mengatur…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045