Ketentuan Actio Pauliana Kepailitan merupakan istilah penting dalam hukum kepailitan dan PKPU. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.
Berikut pengertian Ketentuan Actio Pauliana Kepailitan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Ketentuan Actio PaulianaKepailitan adalah istilah yang digunakan dalam hukum kepailitan dan PKPU untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan permohonan pailit, kreditor, debitor, harta pailit, kurator, pencocokan piutang, pemberesan, insolvensi, perdamaian, PKPU, atau akibat putusan. Ruang lingkup dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dokumen, hubungan para pihak, kewenangan lembaga, transaksi atau kegiatan yang dilakukan, serta fakta konkret.
Pengertian Menurut Peraturan
Secara normatif, Ketentuan Actio Pauliana Kepailitan harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:
UU 37/2004 berstatus berlaku. Putusan MK 181/PUU-XXIII/2025 memengaruhi pemaknaan insolvensi, dan Putusan MK 74/PUU-XXIV/2026 memengaruhi kewajiban laporan kurator kepada hakim pengawas.: Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dibaca bersama putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan termasuk Putusan Nomor 181/PUU-XXIII/2025 dan Putusan Nomor 74/PUU-XXIV/2026. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Ketentuan Actio Pauliana Kepailitan.
01
UU 37/2004 berstatus berlaku. Putusan MK 181/PUU-XXIII/2025 memengaruhi pemaknaan insolvensi, dan Putusan MK 74/PUU-XXIV/2026 memengaruhi kewajiban laporan kurator kepada hakim pengawas.
Baca Regulasi di MIMBAR HUKUM→ Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dibaca bersama putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan termasuk Putusan Nomor 181/PUU-XXIII/2025 dan Putusan Nomor 74/PUU-XXIV/2026. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM
♛
Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Ketentuan Actio Pauliana Kepailitan dalam situasi yang mungkin terjadi.
01
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis: Sebuah instansi atau pelaku usaha hendak melakukan kegiatan yang tunduk pada “Ketentuan Actio Pauliana Kepailitan”. Sebelum bertindak, mereka memeriksa tahapan, syarat, dokumen, tenggat, dan pihak yang berwenang. Pelaksanaan kemudian dibandingkan dengan aturan tersebut untuk menentukan apakah proses telah dijalankan dengan benar.
Yang Bukan Termasuk PREMIUM
♛
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Ketentuan Actio Pauliana Kepailitan dapat dibaca semua pengunjung.
QApa yang dimaksud dengan Ketentuan Actio Pauliana Kepailitan?
A
Ketentuan Actio Pauliana Kepailitan adalah istilah yang digunakan dalam hukum kepailitan dan PKPU untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan permohonan pailit, kreditor, debitor, harta pailit, kurator, pencocokan piutang, pemberesan, insolvensi, perdamaian, PKPU, atau akibat putusan. Ruang lingkup dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dokumen, hubungan para pihak, kewenangan lembaga, transaksi atau kegiatan yang dilakukan, serta fakta konkret.
QApa dasar hukum Ketentuan Actio Pauliana Kepailitan?
A
Rujukan utama entri ini adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dibaca bersama putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan termasuk Putusan Nomor 181/PUU-XXIII/2025 dan Putusan Nomor 74/PUU-XXIV/2026. Ketentuan spesifik harus ditentukan menurut konteks dan fakta.
QKapan Ketentuan Actio Pauliana Kepailitan menjadi penting?
A
Istilah ini menjadi penting ketika fakta, transaksi, kegiatan usaha, administrasi, atau proses hukum berkaitan langsung dengan Kepailitan & PKPU.
QApa yang perlu diperiksa terkait Ketentuan Actio Pauliana Kepailitan?
A
Periksa kronologi, dokumen, bukti, hubungan para pihak, kewenangan lembaga, dan perkembangan hukum terbaru.
♛
1 pertanyaan dan jawaban lanjutan tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Hukum IndonesiaKepailitan & PKPUKetentuan Actio Pauliana KepailitanPerdata
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Ketentuan Actio Pauliana Kepailitan? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Ketentuan Actio Pauliana Kepailitan? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.