Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Berikut pengertian Komisi Perlindungan Anak Indonesia serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah istilah yang digunakan dalam konteks hukum perlindungan anak untuk membahas aspek yang berkaitan dengan hak anak, kewajiban dan tanggung jawab perlindungan, perlindungan khusus, kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengawasan, dan kelembagaan perlindungan anak.
Uraian ini bersifat editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Makna dan akibat hukum dalam perkara nyata harus ditentukan dengan membaca rumusan norma yang berlaku, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, serta fakta konkret.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
Catatan status — Rezim Perlindungan Anak tetap berlaku; ketentuan pidana tertentu dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 telah dicabut oleh UU 1/2023.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, terdapat fakta yang berhubungan dengan komisi perlindungan anak indonesia. Apabila unsur, persyaratan, hak, kewajiban, kewenangan, prosedur, atau larangan yang relevan terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis menggunakan konsep Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.
Jelajahi konteks hukum yang terhubung dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia tanpa harus memulai pencarian dari awal.
Status mutu: 95% · PREMIUM-READY
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Komisi Perlindungan Anak Indonesia? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.