Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Berikut pengertian Koperasi Primer serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang sesuai jumlah minimum dan persyaratan yang berlaku.
Uraian ini merupakan penjelasan editorial yang disusun dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 pada bagian terkait. Untuk penerapan pada perkara, kontrak, layanan, kebijakan, atau hubungan hukum tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal yang berlaku, perubahan peraturan, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Koperasi Primer.
Ketentuan umum dan ketentuan Perkoperasian terkait — Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 pada bagian terkait.
Catatan penerapan — UU 25/1992 berstatus berlaku dan telah mengalami perubahan melalui rezim Cipta Kerja serta UU 4/2023 pada kegiatan koperasi sektor jasa keuangan. Penerapan konkret harus membaca norma terbaru.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Koperasi Primer dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 pada bagian terkait, terdapat fakta yang berkaitan dengan Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang sesuai jumlah minimum dan persyaratan yang berlaku. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, dan prosedur yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Koperasi Primer.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus menggunakan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Koperasi Primer dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 pada bagian terkait: https://peraturan.bpk.go.id/Details/46650/uu-no-25-tahun-1992
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Koperasi Primer beserta jawaban ringkasnya.
Koperasi Primer pada pokoknya berarti Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang sesuai jumlah minimum dan persyaratan yang berlaku.
Rujukan utama entri ini adalah Ketentuan umum dan ketentuan Perkoperasian terkait — Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 pada bagian terkait.
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Koperasi Primer dalam konteks Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 pada bagian terkait; peraturan lain dapat memberi ruang lingkup, persyaratan, prosedur, atau akibat hukum yang berbeda.
Istilah ini membantu memahami pihak, hak, kewajiban, kewenangan, prosedur, risiko, atau akibat hukum yang relevan dalam Hukum Perkoperasian.
Cocokkan pengertian dengan rumusan norma yang berlaku dan fakta perkara. Contoh dalam Kamus Hukum bersifat hipotetis dan tidak menggantikan analisis hukum profesional.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Koperasi Primer? Sampaikan di sini.