Lambang Negara Garuda Pancasila merupakan istilah penting dalam hukum simbol dan bahasa negara. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.
Pengertian Singkat
Lambang Negara Garuda Pancasila adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Definisi Lengkap
Berikut pengertian Lambang Negara Garuda Pancasila serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Lambang Negara Garuda Pancasila adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penjelasan ini merupakan uraian editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
Pengertian Menurut Peraturan
Secara normatif, Lambang Negara Garuda Pancasila harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:
Ketentuan Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan yang masih berlaku: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
Catatan penerapan: UU 24/2009 berstatus berlaku, namun Pasal 66 sampai dengan Pasal 71 dicabut oleh UU 1/2023. Entri Batch ini berfokus pada pengertian, penggunaan, penghormatan, serta fungsi simbol dan bahasa negara, bukan ketentuan pidana yang telah dicabut.
Unsur / Syarat Hukum PREMIUM
♛
Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Lambang Negara Garuda Pancasila.
01
Rujukan Hukum
Ketentuan Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan yang masih berlaku — Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
Catatan penerapan — UU 24/2009 berstatus berlaku, namun Pasal 66 sampai dengan Pasal 71 dicabut oleh UU 1/2023. Entri Batch ini berfokus pada pengertian, penggunaan, penghormatan, serta fungsi simbol dan bahasa negara, bukan ketentuan pidana yang telah dicabut.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM
♛
Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Lambang Negara Garuda Pancasila dalam situasi yang mungkin terjadi.
01
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, terdapat fakta yang berkaitan dengan Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, prosedur, hak, kewajiban, atau standar yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Lambang Negara Garuda Pancasila. Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Kasus nyata harus dianalisis berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Yang Bukan Termasuk PREMIUM
♛
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Tautan dokumen sumber hukum yang dapat ditelusuri secara bebas. Pencantuman tautan tidak berarti semua isi artikel otomatis sudah diverifikasi.
01
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan: Sumber Resmi↗
FAQ Hukum Praktis + PREMIUM
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Lambang Negara Garuda Pancasila dapat dibaca semua pengunjung.
QApa yang dimaksud dengan Lambang Negara Garuda Pancasila?
A
Lambang Negara Garuda Pancasila pada pokoknya berarti Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia.
QApa dasar hukum Lambang Negara Garuda Pancasila?
A
Rujukan utama entri ini adalah Ketentuan Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan yang masih berlaku — Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
QApakah pengertian Lambang Negara Garuda Pancasila selalu sama dalam semua peraturan?
A
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Lambang Negara Garuda Pancasila dalam konteks Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; peraturan pelaksana atau aturan sektor lain dapat memberikan rincian tambahan.
QMengapa Lambang Negara Garuda Pancasila penting dipahami?
A
Istilah ini membantu memahami subjek, objek, kegiatan, dokumen, status, layanan, hak, kewajiban, standar, atau kelembagaan yang relevan dalam Hukum Simbol dan Bahasa Negara.
♛
1 pertanyaan dan jawaban lanjutan tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Hukum IndonesiaHukum Simbol dan Bahasa NegaraLambang Negara Garuda PancasilaSimbol Negara
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Lambang Negara Garuda Pancasila? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Lambang Negara Garuda Pancasila? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.