KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Pidana›Sistem Peradilan Pidana Anak

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

32 ViewsHuruf L

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan istilah hukum yang penting dalam peradilan anak. Memahami istilah ini membantu pembaca membedakan pengertian hukum, ruang lingkup, dan akibat penggunaannya dalam praktik.

Pengertian Singkat

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan istilah hukum yang penting dalam peradilan anak. Memahami istilah ini membantu pembaca membedakan pengertian hukum, ruang lingkup, dan akibat penggunaannya dalam praktik.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat bagi anak untuk menjalani masa pidananya.

Pengertian tersebut digunakan dalam konteks UU 11/2012 tentang SPPA. Karena istilah hukum dapat mempunyai arti berbeda dalam bidang lain, penggunaannya perlu dibaca bersama pasal, tujuan pengaturan, dan fakta konkret yang sedang dinilai.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Ketentuan ini menjadi dasar utama pengertian Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang digunakan dalam entri Kamus Hukum ini.
Status peraturan: JDIH BPK mencatat UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berstatus berlaku.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Ketentuan ini menjadi dasar utama pengertian Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang digunakan dalam entri Kamus Hukum ini.

Status peraturan

JDIH BPK mencatat UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berstatus berlaku.

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu situasi yang tunduk pada UU 11/2012 tentang SPPA, terdapat keadaan yang secara faktual menunjukkan lembaga atau tempat bagi anak untuk menjalani masa pidananya. Jika unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dibahas menggunakan istilah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum. Penilaian terhadap perkara nyata harus dilakukan berdasarkan fakta, bukti, kewenangan lembaga, dan ketentuan hukum yang berlaku.