B
KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Balai Pemasyarakatan (Bapas)

Pidana›Sistem Peradilan Pidana Anak

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

121 ViewsHuruf B
Balai Pemasyarakatan (Bapas)
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →

Balai Pemasyarakatan (Bapas) merupakan istilah hukum yang penting dalam peradilan anak. Memahami istilah ini membantu pembaca membedakan pengertian hukum, ruang lingkup, dan akibat penggunaannya dalam praktik.

Pengertian Singkat

Balai Pemasyarakatan (Bapas) merupakan istilah hukum yang penting dalam peradilan anak. Memahami istilah ini membantu pembaca membedakan pengertian hukum, ruang lingkup, dan akibat penggunaannya dalam praktik.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Balai Pemasyarakatan (Bapas) serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menjalankan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Pengertian tersebut digunakan dalam konteks UU 11/2012 tentang SPPA. Karena istilah hukum dapat mempunyai arti berbeda dalam bidang lain, penggunaannya perlu dibaca bersama pasal, tujuan pengaturan, dan fakta konkret yang sedang dinilai.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Premium

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam situasi yang mungkin terjadi.

01

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu situasi yang tunduk pada UU 11/2012 tentang SPPA, terdapat keadaan yang secara faktual menunjukkan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menjalankan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Jika unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dibahas menggunakan istilah Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum. Penilaian terhadap perkara nyata harus dilakukan berdasarkan fakta, bukti, kewenangan lembaga, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Yang Bukan Termasuk PREMIUM

Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Premium

Akibat Hukum PREMIUM

Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Premium

Hak dan Kewajiban PREMIUM

Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Premium

Apa yang Harus Dilakukan? PREMIUM

Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Premium

Dokumen yang Dibutuhkan PREMIUM

Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Premium

Perbedaan dengan Istilah Lain PREMIUM

Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Premium

Istilah Terkait PREMIUM

Istilah dan artikel terkait tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Premium

Sumber Hukum Resmi

Tautan dokumen sumber hukum yang dapat ditelusuri secara bebas. Pencantuman tautan tidak berarti semua isi artikel otomatis sudah diverifikasi.

01

JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Sumber Resmi

FAQ Hukum Praktis

Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Balai Pemasyarakatan (Bapas) dapat dibaca semua pengunjung.

QApa yang dimaksud dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas)?
A

Balai Pemasyarakatan (Bapas) pada pokoknya berarti unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menjalankan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

QApa dasar hukum Balai Pemasyarakatan (Bapas)?
A

Dasar utama yang digunakan dalam entri ini adalah Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

QBagaimana menerapkan pengertian Balai Pemasyarakatan (Bapas) pada kasus nyata?
A

Pengertiannya harus dicocokkan dengan fakta dan unsur norma yang berlaku. Contoh dalam Kamus Hukum bersifat hipotetis dan bukan kesimpulan hukum atas perkara tertentu.

Riwayat Pembaruan

  • 30 September 2026 — Struktur diperbarui ke MBG MASTER TEMPLATE ISTILAH HUKUM V2 dan dilengkapi melalui Quality Audit & Mass Upgrade Engine.

Kelengkapan struktur: 95% · Indikator konten, bukan persetujuan hukum

Jelajahi Huruf BIstilah hukum lainnya
Lihat semua →
📚
INDEKS HUKUM (A–Z)Jelajahi seluruh istilah hukum berdasarkan abjad
Lihat Indeks →
Jelajahi KategoriPidana →
Tags
Balai Pemasyarakatan (Bapas)Hukum IndonesiaPeradilan AnakSistem Peradilan Pidana Anak

Diskusi & Komentar

Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Balai Pemasyarakatan (Bapas)? Sampaikan di sini.

Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.

Pahami Istilah Ini Lebih Dalam

Hubungkan istilah dengan regulasi, simpan ke koleksi, beri catatan, dan lanjutkan riset dengan fitur Premium.

Buka Premium Rp149.000/Seumur Hidup Lihat Semua Fitur