Lembaga Pengawas dan Pengatur TPPU merupakan istilah penting dalam hukum pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, serta penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.
Pengertian Singkat
Lembaga Pengawas dan Pengatur TPPU adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan atau pengaturan terhadap Pihak Pelapor dan menjalankan fungsi terkait kepatuhan pencegahan TPPU.
Definisi Lengkap
Berikut pengertian Lembaga Pengawas dan Pengatur TPPU serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Lembaga Pengawas dan Pengatur TPPU adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan atau pengaturan terhadap Pihak Pelapor dan menjalankan fungsi terkait kepatuhan pencegahan TPPU.
Pengertian Menurut Peraturan
Secara normatif, Lembaga Pengawas dan Pengatur TPPU harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:
Pasal 1 dan ketentuan TPPU terkait — Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Ketentuan tersebut menjadi rujukan utama untuk memahami Lembaga Pengawas dan Pengatur TPPU dalam entri Kamus Hukum ini.
Catatan penerapan: UU 8/2010 berstatus berlaku, tetapi Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 telah dicabut oleh UU 1/2023 sehingga penerapan pidananya harus dibaca bersama KUHP Nasional.
Unsur / Syarat Hukum PREMIUM
♛
Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur TPPU.
01
Pasal 1 dan ketentuan TPPU terkait — Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Ketentuan tersebut menjadi rujukan utama untuk memahami Lembaga Pengawas dan Pengatur TPPU dalam entri Kamus Hukum ini.
02
Catatan penerapan
UU 8/2010 berstatus berlaku, tetapi Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 telah dicabut oleh UU 1/2023 sehingga penerapan pidananya harus dibaca bersama KUHP Nasional.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM
♛
Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Lembaga Pengawas dan Pengatur TPPU dalam situasi yang mungkin terjadi.
01
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat fakta yang berkaitan dengan lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan atau pengaturan terhadap Pihak Pelapor dan menjalankan fungsi terkait kepatuhan pencegahan TPPU. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, dan prosedur yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Lembaga Pengawas dan Pengatur TPPU. Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Yang Bukan Termasuk PREMIUM
♛
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Lembaga Pengawas dan Pengatur TPPU dapat dibaca semua pengunjung.
QApa yang dimaksud dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur TPPU?
A
Lembaga Pengawas dan Pengatur TPPU pada pokoknya berarti lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan atau pengaturan terhadap Pihak Pelapor dan menjalankan fungsi terkait kepatuhan pencegahan TPPU.
QApa dasar hukum Lembaga Pengawas dan Pengatur TPPU?
A
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan TPPU terkait — Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
QApakah pengertian Lembaga Pengawas dan Pengatur TPPU selalu sama dalam semua peraturan?
A
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Lembaga Pengawas dan Pengatur TPPU dalam konteks Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; peraturan lain dapat memberi ruang lingkup, persyaratan, prosedur, atau akibat hukum yang berbeda.
QMengapa Lembaga Pengawas dan Pengatur TPPU penting dipahami?
A
Istilah ini membantu memahami pihak, hak, kewajiban, kewenangan, prosedur, atau akibat hukum yang relevan dalam Hukum Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang.
♛
1 pertanyaan dan jawaban lanjutan tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Hukum IndonesiaHukum Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian UangLembaga Pengawas dan Pengatur TPPU
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Lembaga Pengawas dan Pengatur TPPU? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Lembaga Pengawas dan Pengatur TPPU? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.