Lisensi Penggunaan Informasi Geospasial merupakan istilah penting dalam hukum informasi geospasial. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.
Pengertian Singkat
Lisensi Penggunaan Informasi Geospasial adalah istilah yang digunakan dalam hukum informasi geospasial untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan referensi koordinat, pemetaan, survei, data dasar, data tematik, metadata, kualitas, interoperabilitas, jaringan informasi, satu peta, penyelenggara, atau pembinaan geospasial.
Definisi Lengkap
Berikut pengertian Lisensi Penggunaan Informasi Geospasial serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Lisensi Penggunaan Informasi Geospasial adalah istilah yang digunakan dalam hukum informasi geospasial untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan referensi koordinat, pemetaan, survei, data dasar, data tematik, metadata, kualitas, interoperabilitas, jaringan informasi, satu peta, penyelenggara, atau pembinaan geospasial. Ruang lingkup dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dokumen, kewenangan lembaga, standar teknis, kondisi objek, serta fakta konkret.
Pengertian Menurut Peraturan
Secara normatif, Lisensi Penggunaan Informasi Geospasial harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:
UU 4/2011 berstatus berlaku dan telah diubah melalui UU 6/2023. PP 45/2021 mengatur jenis IG, penyelenggara, penyelenggaraan, pelaksana, pemutakhiran IGD, pembinaan, dan sanksi administratif.: Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, standar teknis, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.
Unsur / Syarat Hukum PREMIUM
♛
Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Lisensi Penggunaan Informasi Geospasial.
01
UU 4/2011 berstatus berlaku dan telah diubah melalui UU 6/2023. PP 45/2021 mengatur jenis IG, penyelenggara, penyelenggaraan, pelaksana, pemutakhiran IGD, pembinaan, dan sanksi administratif.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM
♛
Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Lisensi Penggunaan Informasi Geospasial dalam situasi yang mungkin terjadi.
01
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis: Sebuah pelaku usaha hendak menjalankan kegiatan yang mensyaratkan “Lisensi Penggunaan Informasi Geospasial”. Sebelum kegiatan dimulai, dokumen dan persyaratan diajukan kepada instansi berwenang. Kegiatan baru dapat dinilai sesuai hukum setelah kewenangan penerbit, syarat izin, masa berlaku, dan kewajiban pemegang izin diperiksa.
Yang Bukan Termasuk PREMIUM
♛
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Lisensi Penggunaan Informasi Geospasial dapat dibaca semua pengunjung.
QApa yang dimaksud dengan Lisensi Penggunaan Informasi Geospasial?
A
Lisensi Penggunaan Informasi Geospasial adalah istilah yang digunakan dalam hukum informasi geospasial untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan referensi koordinat, pemetaan, survei, data dasar, data tematik, metadata, kualitas, interoperabilitas, jaringan informasi, satu peta, penyelenggara, atau pembinaan geospasial. Ruang lingkup dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dokumen, kewenangan lembaga, standar teknis, kondisi objek, serta fakta konkret.
QApa dasar hukum Lisensi Penggunaan Informasi Geospasial?
A
Rujukan utama entri ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial. Ketentuan spesifik harus ditentukan menurut konteks dan fakta.
QKapan Lisensi Penggunaan Informasi Geospasial menjadi penting?
A
Istilah ini menjadi penting ketika fakta, kegiatan, pelayanan, atau proses hukum berkaitan langsung dengan Informasi Geospasial.
QApa yang perlu diperiksa terkait Lisensi Penggunaan Informasi Geospasial?
A
Periksa kronologi, dokumen, bukti, kewenangan lembaga, standar teknis, kondisi objek, dan perkembangan hukum terbaru.
♛
1 pertanyaan dan jawaban lanjutan tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Administrasi Negara & Pelayanan PublikHukum IndonesiaInformasi GeospasialLisensi Penggunaan Informasi Geospasial
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Lisensi Penggunaan Informasi Geospasial? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Lisensi Penggunaan Informasi Geospasial? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.