KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Lowongan Kerja Palsu

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

108 ViewsHuruf L

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Lowongan Kerja Palsu merupakan masalah hukum praktis dalam bidang hr & hubungan kerja. Lowongan kerja palsu adalah penawaran pekerjaan yang dibuat seolah-olah benar untuk memperoleh uang, data pribadi, dokumen, atau keuntungan lain dari pencari kerja.

Yang perlu diperhatikan adalah konteks kejadian, bukti yang tersedia, hubungan para pihak, serta aturan yang benar-benar berlaku pada situasi tersebut.

Pengertian Singkat

Lowongan kerja palsu adalah penawaran pekerjaan yang dibuat seolah-olah benar untuk memperoleh uang, data pribadi, dokumen, atau keuntungan lain dari pencari kerja.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Lowongan Kerja Palsu serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Ciri yang perlu diwaspadai antara lain meminta biaya tidak wajar, memakai identitas perusahaan tanpa izin, kontak yang tidak dapat diverifikasi, atau menjanjikan pekerjaan tanpa proses yang masuk akal. Jika ada penipuan atau penyalahgunaan data, persoalannya dapat melampaui hubungan ketenagakerjaan biasa.

Pengertian Menurut Peraturan

Lowongan Kerja Palsu tidak selalu merupakan frasa yang didefinisikan secara harfiah dalam satu pasal. Dalam kerangka UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 35 Tahun 2021; UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, persoalan ini dinilai melalui hak, kewajiban, bukti, prosedur, dan akibat hukum yang relevan. Karena itu, penerapan hukumnya harus mengikuti unsur dan fakta konkretnya, bukan hanya nama istilahnya.

Buka UU Nomor 13 Tahun 2003 →

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Lowongan Kerja Palsu.

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 35 Tahun 2021; UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Lowongan Kerja Palsu dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh: Pelamar menerima pesan mengatasnamakan perusahaan terkenal dan diminta membayar tiket perjalanan ke rekening pribadi agar dapat mengikuti wawancara. Setelah dikonfirmasi, perusahaan menyatakan lowongan tersebut tidak pernah ada.