Pasal 1 dan ketentuan Pesantren terkait — Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
Catatan status — UU 18/2019 berstatus berlaku.
Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Ma’had Aly merupakan istilah penting dalam hukum pesantren. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.
Berikut pengertian Ma’had Aly serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Ma’had Aly adalah istilah dalam hukum pesantren yang digunakan untuk membahas aspek yang berkaitan dengan pendidikan, dakwah, pemberdayaan masyarakat, penjaminan mutu, pendanaan, rekognisi, afirmasi, fasilitasi, dan kelembagaan pesantren. Uraian ini bersifat editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Ma’had Aly.
Catatan status — UU 18/2019 berstatus berlaku.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Ma’had Aly dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, terdapat fakta yang berkaitan dengan ma’had aly. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, prosedur, hak, kewajiban, atau larangan yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis menggunakan konsep Ma’had Aly. Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.
Jelajahi konteks hukum yang terhubung dengan Ma’had Aly tanpa harus memulai pencarian dari awal.
Tautan dokumen sumber hukum yang dapat ditelusuri secara bebas. Pencantuman tautan tidak berarti semua isi artikel otomatis sudah diverifikasi.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren: Sumber Resmi↗
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Ma’had Aly dapat dibaca semua pengunjung.
Ma’had Aly pada pokoknya merupakan istilah dalam hukum pesantren yang berkaitan dengan ma’had aly.
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan Pesantren terkait — Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Ma’had Aly dalam konteks Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren; peraturan pelaksana atau aturan sektor lain dapat memberikan rincian tambahan.
Istilah ini membantu memahami pendidikan, dakwah, pemberdayaan masyarakat, penjaminan mutu, pendanaan, rekognisi, afirmasi, fasilitasi, dan kelembagaan pesantren yang relevan dalam Hukum Pesantren.
Kelengkapan struktur: 95% · Indikator konten, bukan persetujuan hukum
Aktifkan notifikasi untuk menerima berita terkini dan informasi penting langsung di perangkat Anda.
Telusuri aturan terkait, simpan catatan, dan bangun riset hukum yang lebih terarah dari istilah ini.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Ma’had Aly? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.