KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Perjanjian Arbitrase

Acara & Peradilan›Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

120 ViewsHuruf P

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Perjanjian Arbitrase dalam konteks UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah kesepakatan tertulis berupa klausula arbitrase sebelum sengketa atau perjanjian arbitrase tersendiri setelah sengketa timbul. Dasar definisinya terdapat pada Pasal 1 angka 3; contoh, hak, atau prosedur terkait harus dibaca menurut pasal lain yang relevan.

Pengertian Singkat

Perjanjian Arbitrase adalah kesepakatan tertulis berupa klausula arbitrase sebelum sengketa atau perjanjian arbitrase tersendiri setelah sengketa timbul. Dasar: Pasal 1 angka 3 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Perjanjian Arbitrase serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Perjanjian Arbitrase adalah kesepakatan tertulis berupa klausula arbitrase sebelum sengketa atau perjanjian arbitrase tersendiri setelah sengketa timbul.

Ketentuan definisi utama adalah Pasal 1 angka 3 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Bentuk tertulis dan kesepakatan para pihak merupakan karakter pokok perjanjian arbitrase menurut Pasal 1 angka 3.

Pengertian Menurut Peraturan

Definisi normatif: Pasal 1 angka 3 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan pengertian Perjanjian Arbitrase sebagai kesepakatan tertulis berupa klausula arbitrase sebelum sengketa atau perjanjian arbitrase tersendiri setelah sengketa timbul.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Perjanjian Arbitrase.

Dasar definisi: Pasal 1 angka 3 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Rujukan undang-undang

Lihat halaman resmi undang-undang.

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Perjanjian Arbitrase dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu situasi yang tunduk pada UU 30/1999 tentang Arbitrase dan APS, terdapat keadaan yang secara faktual menunjukkan kesepakatan tertulis berupa klausula arbitrase sebelum sengketa atau perjanjian tersendiri setelah sengketa timbul. Jika unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dibahas menggunakan istilah Perjanjian Arbitrase.

Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum. Penilaian terhadap perkara nyata harus dilakukan berdasarkan fakta, bukti, kewenangan lembaga, dan ketentuan hukum yang berlaku.