Rujukan utama — Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Catatan status — UU 20/2023 berstatus berlaku dan mencabut UU 5/2014.
P
KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM
Pejabat Fungsional ASN
Administrasi Negara & Pelayanan Publik›Aparatur Sipil Negara
Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Definisi
Berikut pengertian Pejabat Fungsional ASN serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Pejabat Fungsional ASN adalah istilah dalam hukum aparatur sipil negara yang digunakan untuk memahami aspek yang berkaitan dengan sistem merit, manajemen pegawai, jabatan, kebutuhan pegawai, talenta, kinerja, penghargaan, kesejahteraan, pelindungan, organisasi profesi, dan sistem informasi ASN.
Uraian ini bersifat editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Untuk penerapan konkret, pembaca harus merujuk pada rumusan peraturan yang berlaku, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, serta fakta yang dihadapi.
Dasar Hukum
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pejabat Fungsional ASN.
Contoh
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pejabat Fungsional ASN dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, terdapat fakta yang berkaitan dengan pejabat fungsional asn. Jika syarat, kewenangan, prosedur, hak, kewajiban, atau larangan yang relevan terpenuhi, konsep Pejabat Fungsional ASN dapat digunakan untuk membantu analisis hukum.
Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.
Istilah Terkait
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Pejabat Fungsional ASN dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Sumber Resmi
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara: https://peraturan.bpk.go.id/Details/269470/uu-no-20-tahun-2023
FAQ
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Pejabat Fungsional ASN beserta jawaban ringkasnya.
QApa yang dimaksud dengan Pejabat Fungsional ASN?
A
Pejabat Fungsional ASN merupakan istilah dalam hukum aparatur sipil negara yang harus dipahami sesuai konteks pengaturan yang berlaku.
QApa dasar hukum Pejabat Fungsional ASN?
A
Rujukan utama entri ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
QApakah pengertian Pejabat Fungsional ASN selalu sama dalam semua peraturan?
A
Tidak selalu. Ruang lingkupnya dapat dipengaruhi peraturan pelaksana, perubahan regulasi, dan konteks penerapan.
QMengapa Pejabat Fungsional ASN penting dipahami?
A
Istilah ini membantu memahami sistem merit, manajemen pegawai, jabatan, kebutuhan pegawai, talenta, kinerja, penghargaan, kesejahteraan, pelindungan, organisasi profesi, dan sistem informasi ASN secara lebih terstruktur.
QBagaimana menerapkan Pejabat Fungsional ASN pada kasus nyata?
A
Cocokkan pengertian dengan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret. Entri Kamus Hukum tidak menggantikan nasihat hukum profesional.
Jelajahi Huruf PIstilah hukum lainnya
Lihat semua →INDEKS HUKUM (A–Z)Jelajahi seluruh istilah hukum berdasarkan abjad
Lihat Indeks →Jelajahi KategoriAdministrasi Negara & Pelayanan Publik →
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Pejabat Fungsional ASN? Sampaikan di sini.