KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Administrasi Negara & Pelayanan Publik›Keterbukaan Informasi Publik

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

41 ViewsHuruf P

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan istilah penting dalam hukum informasi publik. Entri ini dirancang untuk membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, serta penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.

Pengertian Singkat

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi pada badan publik.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi pada badan publik.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Ketentuan pelayanan informasi — Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: Ketentuan ini menjadi sumber hukum utama untuk memahami Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam entri Kamus Hukum ini.
Catatan penerapan: Naskah dan status peraturan perlu dibaca pada sumber resmi, termasuk putusan pengadilan atau perubahan yang memengaruhi penerapannya.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Ketentuan pelayanan informasi — Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Ketentuan ini menjadi sumber hukum utama untuk memahami Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam entri Kamus Hukum ini.

Catatan penerapan

Naskah dan status peraturan perlu dibaca pada sumber resmi, termasuk putusan pengadilan atau perubahan yang memengaruhi penerapannya.

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu situasi yang tunduk pada UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat fakta yang menunjukkan pejabat yang bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi pada badan publik. Apabila unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku, alat bukti, kewenangan lembaga, dan keadaan faktual.