Ketentuan pelayanan dasar — Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya
Ketentuan ini menjadi sumber hukum utama untuk memahami Pelayanan Dasar dalam entri Kamus Hukum ini.
P
KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM
Pelayanan Dasar
Administrasi Negara & Pelayanan Publik›Pemerintahan Daerah
Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Pelayanan Dasar merupakan istilah penting dalam hukum pemerintahan daerah. Entri ini dirancang untuk membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, serta penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.
Definisi
Berikut pengertian Pelayanan Dasar serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang wajib diselenggarakan pemerintah sesuai pembagian urusan.
Uraian ini merupakan penjelasan editorial yang disusun dengan merujuk pada UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya. Untuk penerapan pada perkara atau kebijakan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal, perubahan peraturan, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.
Dasar Hukum
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pelayanan Dasar.
Catatan penerapan
UU 23/2014 telah mengalami beberapa perubahan dan pencabutan sebagian; gunakan naskah konsolidasi dan peraturan perubahan terbaru ketika menerapkannya.
Contoh
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pelayanan Dasar dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam suatu situasi yang tunduk pada UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, terdapat fakta yang menunjukkan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang wajib diselenggarakan pemerintah sesuai pembagian urusan. Apabila unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Pelayanan Dasar.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku, alat bukti, kewenangan lembaga, dan keadaan faktual.
Istilah Terkait
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Pelayanan Dasar dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Sumber Resmi
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya: https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014
FAQ
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Pelayanan Dasar beserta jawaban ringkasnya.
QApa yang dimaksud dengan Pelayanan Dasar?
A
Pelayanan Dasar pada pokoknya berarti pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang wajib diselenggarakan pemerintah sesuai pembagian urusan.
QApa dasar hukum Pelayanan Dasar?
A
Sumber utama yang digunakan dalam entri ini adalah Ketentuan pelayanan dasar — Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
QApakah pengertian Pelayanan Dasar selalu sama dalam semua peraturan?
A
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Pelayanan Dasar dalam konteks UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya; peraturan lain dapat memberi ruang lingkup atau konsekuensi hukum yang berbeda.
QMengapa Pelayanan Dasar penting dipahami?
A
Istilah ini membantu pembaca memahami pihak, tindakan, kewenangan, prosedur, atau akibat hukum yang relevan dalam Pemerintahan Daerah.
QBagaimana menggunakan pengertian Pelayanan Dasar pada kasus nyata?
A
Cocokkan pengertian dengan rumusan norma yang berlaku dan fakta perkara. Contoh dalam Kamus Hukum bersifat hipotetis dan tidak menggantikan analisis hukum profesional.
Jelajahi Huruf PIstilah hukum lainnya
Lihat semua →INDEKS HUKUM (A–Z)Jelajahi seluruh istilah hukum berdasarkan abjad
Lihat Indeks →Jelajahi KategoriAdministrasi Negara & Pelayanan Publik →
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Pelayanan Dasar? Sampaikan di sini.