Ketentuan penyelenggaraan pelayanan — Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Ketentuan ini menjadi sumber hukum utama untuk memahami Pelayanan Terpadu dalam entri Kamus Hukum ini.
P
KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM
Pelayanan Terpadu
Administrasi Negara & Pelayanan Publik›Pelayanan Publik
Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Pelayanan Terpadu merupakan istilah penting dalam hukum pelayanan publik. Entri ini dirancang untuk membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, serta penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.
Definisi
Berikut pengertian Pelayanan Terpadu serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Pelayanan Terpadu adalah model penyelenggaraan pelayanan yang mengintegrasikan beberapa jenis layanan untuk meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan kepastian bagi masyarakat.
Uraian ini merupakan penjelasan editorial yang disusun dengan merujuk pada UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Untuk penerapan pada perkara atau kebijakan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal, perubahan peraturan, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.
Dasar Hukum
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pelayanan Terpadu.
Catatan penerapan
Naskah resmi menjadi rujukan utama untuk ruang lingkup, hak, kewajiban, standar, dan mekanisme pengaduan pelayanan publik.
Contoh
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pelayanan Terpadu dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam suatu situasi yang tunduk pada UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik, terdapat fakta yang menunjukkan model penyelenggaraan pelayanan yang mengintegrasikan beberapa jenis layanan untuk meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan kepastian bagi masyarakat. Apabila unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Pelayanan Terpadu.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku, alat bukti, kewenangan lembaga, dan keadaan faktual.
Istilah Terkait
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Pelayanan Terpadu dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Sumber Resmi
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: https://peraturan.bpk.go.id/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009
FAQ
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Pelayanan Terpadu beserta jawaban ringkasnya.
QApa yang dimaksud dengan Pelayanan Terpadu?
A
Pelayanan Terpadu pada pokoknya berarti model penyelenggaraan pelayanan yang mengintegrasikan beberapa jenis layanan untuk meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan kepastian bagi masyarakat.
QApa dasar hukum Pelayanan Terpadu?
A
Sumber utama yang digunakan dalam entri ini adalah Ketentuan penyelenggaraan pelayanan — Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
QApakah pengertian Pelayanan Terpadu selalu sama dalam semua peraturan?
A
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Pelayanan Terpadu dalam konteks UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik; peraturan lain dapat memberi ruang lingkup atau konsekuensi hukum yang berbeda.
QMengapa Pelayanan Terpadu penting dipahami?
A
Istilah ini membantu pembaca memahami pihak, tindakan, kewenangan, prosedur, atau akibat hukum yang relevan dalam Pelayanan Publik.
QBagaimana menggunakan pengertian Pelayanan Terpadu pada kasus nyata?
A
Cocokkan pengertian dengan rumusan norma yang berlaku dan fakta perkara. Contoh dalam Kamus Hukum bersifat hipotetis dan tidak menggantikan analisis hukum profesional.
Jelajahi Huruf PIstilah hukum lainnya
Lihat semua →INDEKS HUKUM (A–Z)Jelajahi seluruh istilah hukum berdasarkan abjad
Lihat Indeks →Jelajahi KategoriAdministrasi Negara & Pelayanan Publik →
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Pelayanan Terpadu? Sampaikan di sini.