KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Pemantauan Hak Asasi Manusia

HAM, Sosial & Perlindungan Kelompok›Hak Asasi Manusia

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

56 ViewsHuruf P

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Pemantauan Hak Asasi Manusia merupakan istilah penting dalam hukum hak asasi manusia. Entri ini membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, dan penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.

Pengertian Singkat

Pemantauan Hak Asasi Manusia adalah fungsi Komnas HAM untuk mengamati pelaksanaan hak asasi manusia, menyelidiki dugaan pelanggaran, dan mengambil langkah sesuai kewenangannya.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Pemantauan Hak Asasi Manusia serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Pemantauan Hak Asasi Manusia adalah fungsi Komnas HAM untuk mengamati pelaksanaan hak asasi manusia, menyelidiki dugaan pelanggaran, dan mengambil langkah sesuai kewenangannya.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Pemantauan Hak Asasi Manusia harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Ketentuan fungsi pemantauan — Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Ketentuan ini menjadi rujukan utama untuk memahami Pemantauan Hak Asasi Manusia dalam entri Kamus Hukum ini.
Catatan penerapan: UU 39/1999 berstatus berlaku. Penerapan hak tertentu perlu dibaca bersama UUD 1945, undang-undang khusus, serta putusan pengadilan yang relevan.

Buka UU Nomor 39 Tahun 1999 →

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pemantauan Hak Asasi Manusia.

Ketentuan fungsi pemantauan — Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Ketentuan ini menjadi rujukan utama untuk memahami Pemantauan Hak Asasi Manusia dalam entri Kamus Hukum ini.

Catatan penerapan

Baca Regulasi di MIMBAR HUKUM UU 39/1999 berstatus berlaku. Penerapan hak tertentu perlu dibaca bersama UUD 1945, undang-undang khusus, serta putusan pengadilan yang relevan.

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pemantauan Hak Asasi Manusia dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam situasi yang tunduk pada UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat fakta yang menunjukkan fungsi Komnas HAM untuk mengamati pelaksanaan hak asasi manusia, menyelidiki dugaan pelanggaran, dan mengambil langkah sesuai kewenangannya. Apabila unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Pemantauan Hak Asasi Manusia. Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku, alat bukti, kewenangan lembaga, dan keadaan faktual.