Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Ketentuan ini menjadi dasar utama pengertian Pembimbing Kemasyarakatan yang digunakan dalam entri Kamus Hukum ini.
Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Berikut pengertian Pembimbing Kemasyarakatan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan anak.
Pengertian tersebut digunakan dalam konteks UU 11/2012 tentang SPPA. Karena istilah hukum dapat mempunyai arti berbeda dalam bidang lain, penggunaannya perlu dibaca bersama pasal, tujuan pengaturan, dan fakta konkret yang sedang dinilai.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pembimbing Kemasyarakatan.
Ketentuan ini menjadi dasar utama pengertian Pembimbing Kemasyarakatan yang digunakan dalam entri Kamus Hukum ini.
JDIH BPK mencatat UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berstatus berlaku.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
1 rujukan tambahan masih berupa kandidat/perlu pemeriksaan. Bunyi pasalnya tidak ditampilkan sebagai kutipan terverifikasi.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pembimbing Kemasyarakatan dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu situasi yang tunduk pada UU 11/2012 tentang SPPA, terdapat keadaan yang secara faktual menunjukkan pejabat fungsional penegak hukum yang melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan anak. Jika unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dibahas menggunakan istilah Pembimbing Kemasyarakatan.
Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum. Penilaian terhadap perkara nyata harus dilakukan berdasarkan fakta, bukti, kewenangan lembaga, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Jelajahi konteks hukum yang terhubung dengan Pembimbing Kemasyarakatan tanpa harus memulai pencarian dari awal.
Tautan dokumen sumber hukum yang dapat ditelusuri secara bebas. Pencantuman tautan tidak berarti semua isi artikel otomatis sudah diverifikasi.
JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Sumber Resmi↗
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Pembimbing Kemasyarakatan dapat dibaca semua pengunjung.
Pembimbing Kemasyarakatan pada pokoknya berarti pejabat fungsional penegak hukum yang melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan anak.
Dasar utama yang digunakan dalam entri ini adalah Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Pengertiannya harus dicocokkan dengan fakta dan unsur norma yang berlaku. Contoh dalam Kamus Hukum bersifat hipotetis dan bukan kesimpulan hukum atas perkara tertentu.
Kelengkapan struktur: 95% · Indikator konten, bukan persetujuan hukum
Aktifkan notifikasi untuk menerima berita terkini dan informasi penting langsung di perangkat Anda.
Hubungkan istilah dengan regulasi, simpan ke koleksi, beri catatan, dan lanjutkan riset dengan fitur Premium.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Pembimbing Kemasyarakatan? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.