KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Pemblokiran Rekening Bank

Keuangan, Perbankan & Investasi›Perbankan

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

8 ViewsHuruf P

Pemblokiran Rekening Bank merupakan istilah penting dalam hukum layanan digital dan operasional perbankan. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Pengertian Singkat

Pemblokiran Rekening Bank merupakan istilah penting dalam hukum layanan digital dan operasional perbankan. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Pemblokiran Rekening Bank serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Pemblokiran Rekening Bank adalah istilah yang digunakan dalam hukum layanan digital dan operasional perbankan untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan layanan digital, keamanan siber, data nasabah, rahasia bank, SLIK, kredit, transfer dana, agen bank, rekening, pengaduan, atau penyelesaian sengketa. Ruang lingkup dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dokumen, hubungan para pihak, kewenangan lembaga, sistem atau layanan yang digunakan, serta fakta konkret.

Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk pendidikan hukum dan bukan kutipan verbatim dari satu pasal.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Pemblokiran Rekening Bank harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

POJK 21/2023, POJK 44/2024, POJK 11/2024, dan POJK 26/2024 berstatus berlaku dan menjadi rujukan penting untuk layanan digital, rahasia bank, SLIK, serta perluasan kegiatan usaha.: Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahannya, Peraturan OJK Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum, Peraturan OJK Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank, Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2024 tentang SLIK, dan Peraturan OJK Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pemblokiran Rekening Bank.

POJK 21/2023, POJK 44/2024, POJK 11/2024, dan POJK 26/2024 berstatus berlaku dan menjadi rujukan penting untuk layanan digital, rahasia bank, SLIK, serta perluasan kegiatan usaha.

Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahannya, Peraturan OJK Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum, Peraturan OJK Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank, Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2024 tentang SLIK, dan Peraturan OJK Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pemblokiran Rekening Bank dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu transaksi, layanan, kegiatan usaha, atau sengketa terdapat persoalan mengenai Pemblokiran Rekening Bank. Untuk menilai penerapannya dalam Perbankan, perlu diperiksa kronologi, dokumen, bukti, kewenangan pihak atau lembaga, sistem yang digunakan, serta ketentuan terbaru. Contoh ini bersifat edukatif dan bukan pendapat hukum untuk kasus tertentu.