KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Pemutusan Internet Sepihak

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

108 ViewsHuruf P

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Pemutusan Internet Sepihak merupakan masalah hukum praktis dalam bidang utilitas & telekomunikasi. Pemutusan internet sepihak adalah penghentian layanan internet oleh penyedia tanpa persetujuan pelanggan, yang perlu dinilai berdasarkan alasan, kontrak, tagihan, dan pemberitahuan.

Yang perlu diperhatikan adalah konteks kejadian, bukti yang tersedia, hubungan para pihak, serta aturan yang benar-benar berlaku pada situasi tersebut.

Pengertian Singkat

Pemutusan internet sepihak adalah penghentian layanan internet oleh penyedia tanpa persetujuan pelanggan, yang perlu dinilai berdasarkan alasan, kontrak, tagihan, dan pemberitahuan.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Pemutusan Internet Sepihak serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Penyedia dapat memiliki dasar untuk menghentikan layanan, misalnya tunggakan atau pelanggaran syarat, tetapi pelanggan berhak memperoleh informasi yang jelas. Pemutusan tanpa alasan atau setelah tagihan dibayar dapat menjadi sengketa layanan konsumen.

Pengertian Menurut Peraturan

Pemutusan Internet Sepihak tidak selalu merupakan frasa yang didefinisikan secara harfiah dalam satu pasal. Dalam kerangka UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah; UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, persoalan ini dinilai melalui hak, kewajiban, bukti, prosedur, dan akibat hukum yang relevan. Karena itu, penerapan hukumnya harus mengikuti unsur dan fakta konkretnya, bukan hanya nama istilahnya.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pemutusan Internet Sepihak.

UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah; UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pemutusan Internet Sepihak dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh: Pelanggan telah membayar tagihan tepat waktu tetapi akses internet diputus selama beberapa hari dan penyedia tidak dapat menjelaskan penyebabnya. Pelanggan meminta pemulihan layanan dan penyesuaian tagihan bila relevan.