KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Penetapan Perintah Perlindungan KDRT

Pidana›Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

1 ViewsHuruf P

Penetapan Perintah Perlindungan KDRT merupakan istilah penting dalam hukum penghapusan kdrt. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.

Pengertian Singkat

Penetapan Perintah Perlindungan KDRT merupakan istilah penting dalam hukum penghapusan kdrt. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Penetapan Perintah Perlindungan KDRT serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Penetapan Perintah Perlindungan KDRT adalah istilah dalam hukum penghapusan kdrt yang menjelaskan aspek mengenai bentuk kekerasan, lingkup rumah tangga, korban, pelindungan, pelayanan, pemulihan, pelaporan, dan penegakan hukum KDRT yang berkaitan dengan penetapan perintah perlindungan kdrt.

Penjelasan ini merupakan uraian editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Untuk penerapan pada perkara atau keadaan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal yang berlaku, perubahan peraturan, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Penetapan Perintah Perlindungan KDRT harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Pasal 1 dan ketentuan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terkait: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Catatan penerapan: UU 23/2004 berstatus berlaku.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Penetapan Perintah Perlindungan KDRT.

Pasal 1 dan ketentuan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terkait — Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Catatan penerapan — UU 23/2004 berstatus berlaku.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Penetapan Perintah Perlindungan KDRT dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, terdapat fakta yang berkaitan dengan penetapan perintah perlindungan kdrt. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, prosedur, hak, kewajiban, atau larangan yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis menggunakan konsep Penetapan Perintah Perlindungan KDRT.

Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Kasus nyata harus dianalisis berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.