Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pengancaman merupakan istilah yang sering ditemui dalam persoalan pidana sehari-hari. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks penggunaan, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.
Pengancaman merupakan istilah yang sering ditemui dalam persoalan pidana sehari-hari. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks penggunaan, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.
Berikut pengertian Pengancaman serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Pengancaman adalah perbuatan menekan atau memaksa orang lain melalui ancaman tertentu untuk memperoleh keuntungan atau memengaruhi kehendaknya secara melawan hukum.
Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk pendidikan hukum dan bukan kutipan verbatim dari peraturan.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pengancaman.
Baca Regulasi di MIMBAR HUKUM→ Rujukan utama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana disesuaikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Penerapan konkret harus memperhatikan rumusan norma yang berlaku, perubahan peraturan, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta perkara.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pengancaman dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu persoalan sehari-hari terdapat fakta yang berkaitan dengan Pengancaman. Jika fakta tersebut memenuhi unsur dan persyaratan hukum yang relevan dalam Pemerasan & Pengancaman, konsep Pengancaman dapat digunakan untuk menganalisis hak, kewajiban, atau akibat hukumnya.
Contoh ini bersifat edukatif, bukan kesimpulan hukum atas perkara tertentu.
Jelajahi konteks hukum yang terhubung dengan Pengancaman tanpa harus memulai pencarian dari awal.
Tautan dokumen sumber hukum yang dapat ditelusuri secara bebas. Pencantuman tautan tidak berarti semua isi artikel otomatis sudah diverifikasi.
Baca Regulasi di MIMBAR HUKUM→ Sumber resmi — KUHP, UU Nomor 1 Tahun 2023: Sumber Resmi↗
Baca Regulasi di MIMBAR HUKUM→ Sumber resmi — UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana: Sumber Resmi↗
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Pengancaman dapat dibaca semua pengunjung.
Pengancaman adalah perbuatan menekan atau memaksa orang lain melalui ancaman tertentu untuk memperoleh keuntungan atau memengaruhi kehendaknya secara melawan hukum.
Rujukan utama entri ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana disesuaikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Ketentuan harus dibaca bersama perubahan, putusan, dan aturan terkait yang berlaku.
Tidak. Penerapan istilah bergantung pada unsur hukum, fakta, bukti, hubungan para pihak, dan tahap proses yang sedang berjalan.
Periksa kronologi, dokumen, bukti, pihak yang terlibat, tenggat waktu, serta ketentuan yang secara khusus mengatur Pemerasan & Pengancaman.
Kelengkapan struktur: 100% · Indikator konten, bukan persetujuan hukum
Aktifkan notifikasi untuk menerima berita terkini dan informasi penting langsung di perangkat Anda.
Telusuri aturan terkait, simpan catatan, dan bangun riset hukum yang lebih terarah dari istilah ini.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Pengancaman? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.