Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Pengawetan Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa merupakan istilah penting dalam hukum konservasi sumber daya alam hayati. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.
Pengawetan Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa merupakan istilah penting dalam hukum konservasi sumber daya alam hayati. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.
Berikut pengertian Pengawetan Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Pengawetan Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa adalah istilah dalam hukum konservasi sumber daya alam hayati yang menjelaskan sumber daya alam hayati, ekosistem, kawasan konservasi, tumbuhan, satwa, habitat, pengawetan, pemanfaatan lestari, penangkaran, peredaran, preservasi, atau pemulihan ekosistem yang berkaitan dengan pengawetan Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa.
Penjelasan ini merupakan uraian editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Untuk penerapan pada perkara, perizinan, kegiatan usaha, administrasi, pengawasan, penegakan hukum, atau kebijakan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal yang berlaku, perubahan peraturan, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pengawetan Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa.
Catatan penerapan — UU 5/1990 berstatus berlaku dan diubah dengan UU 32/2024. Perubahan 2024 memperbarui penyelenggaraan konservasi dan sekaligus mencabut sebagian ketentuan UU 17/2019.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pengawetan Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, terdapat fakta yang berkaitan dengan pengawetan Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, prosedur, hak, kewajiban, standar, atau larangan yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Pengawetan Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Kasus nyata harus dianalisis berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Pengawetan Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024: https://peraturan.bpk.go.id/Details/295135/uu-no-32-tahun-2024
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Pengawetan Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa beserta jawaban ringkasnya.
Pengawetan Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa pada pokoknya merupakan istilah dalam hukum konservasi sumber daya alam hayati yang berkaitan dengan pengawetan Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa.
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terkait — Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Pengawetan Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024; peraturan pelaksana atau aturan sektor lain dapat memberikan rincian tambahan.
Istilah ini membantu memahami sumber daya alam hayati, ekosistem, kawasan konservasi, tumbuhan, satwa, habitat, pengawetan, pemanfaatan lestari, penangkaran, peredaran, preservasi, atau pemulihan ekosistem yang relevan dalam Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.
Cocokkan pengertian dengan rumusan norma yang berlaku dan fakta konkret. Contoh Kamus Hukum bersifat hipotetis dan tidak menggantikan analisis hukum profesional.
Status mutu: 95% · PREMIUM-READY
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Pengawetan Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.