Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Penggabungan Perseroan merupakan istilah penting dalam hukum perseroan. Entri ini membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, dan penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.
Penggabungan Perseroan adalah perbuatan hukum satu atau lebih perseroan untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada sehingga aktiva dan pasiva beralih karena hukum dan perseroan yang menggabungkan diri berakhir.
Berikut pengertian Penggabungan Perseroan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Penggabungan Perseroan adalah perbuatan hukum satu atau lebih perseroan untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada sehingga aktiva dan pasiva beralih karena hukum dan perseroan yang menggabungkan diri berakhir.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Penggabungan Perseroan.
Ketentuan ini menjadi rujukan utama untuk memahami Penggabungan Perseroan dalam entri Kamus Hukum ini.
UU 40/2007 berstatus berlaku dan telah diubah melalui rezim Cipta Kerja. Untuk pendirian dan perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, baca pula ketentuan perubahan dan peraturan pelaksana.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Penggabungan Perseroan dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam situasi yang tunduk pada UU Perseroan Terbatas sebagaimana diubah UU 6/2023, terdapat fakta yang menunjukkan perbuatan hukum satu atau lebih perseroan untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada sehingga aktiva dan pasiva beralih karena hukum dan perseroan yang menggabungkan diri berakhir. Apabila unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Penggabungan Perseroan. Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku, alat bukti, kewenangan lembaga, dan keadaan faktual.
Jelajahi konteks hukum yang terhubung dengan Penggabungan Perseroan tanpa harus memulai pencarian dari awal.
Status mutu: 95% · PREMIUM-READY
Hubungkan istilah dengan regulasi, simpan ke koleksi, beri catatan, dan lanjutkan riset dengan fitur Premium.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Penggabungan Perseroan? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.