Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Ketentuan ini menjadi dasar utama pengertian Penyadapan (Tindak Pidana Narkotika) yang digunakan dalam entri Kamus Hukum ini.
P
KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM
Penyadapan (Tindak Pidana Narkotika)
Pidana›Narkotika
Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Penyadapan (Tindak Pidana Narkotika) merupakan istilah hukum yang penting dalam hukum pidana. Memahami istilah ini membantu pembaca membedakan pengertian hukum, ruang lingkup, dan akibat penggunaannya dalam praktik.
Pengertian Singkat
Penyadapan (Tindak Pidana Narkotika) merupakan istilah hukum yang penting dalam hukum pidana. Memahami istilah ini membantu pembaca membedakan pengertian hukum, ruang lingkup, dan akibat penggunaannya dalam praktik.
Definisi Lengkap
Berikut pengertian Penyadapan (Tindak Pidana Narkotika) serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Penyadapan (Tindak Pidana Narkotika) adalah kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan menyadap pembicaraan, pesan, informasi, atau jaringan komunikasi melalui alat komunikasi.
Pengertian tersebut digunakan dalam konteks UU 35/2009 tentang Narkotika. Karena istilah hukum dapat mempunyai arti berbeda dalam bidang lain, penggunaannya perlu dibaca bersama pasal, tujuan pengaturan, dan fakta konkret yang sedang dinilai.
Unsur / Syarat Hukum PREMIUM
Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →
Dasar Hukum
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Penyadapan (Tindak Pidana Narkotika).
Status peraturan
JDIH BPK mencatat UU 35/2009 berstatus berlaku; Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dicabut oleh UU 1/2023. Definisi yang digunakan dalam batch ini bersumber dari Pasal 1.
Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM
Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →
Contoh
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Penyadapan (Tindak Pidana Narkotika) dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam suatu situasi yang tunduk pada UU 35/2009 tentang Narkotika, terdapat keadaan yang secara faktual menunjukkan kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan menyadap pembicaraan, pesan, informasi, atau jaringan komunikasi melalui alat komunikasi. Jika unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dibahas menggunakan istilah Penyadapan (Tindak Pidana Narkotika).
Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum. Penilaian terhadap perkara nyata harus dilakukan berdasarkan fakta, bukti, kewenangan lembaga, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Yang Bukan Termasuk PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Akibat Hukum PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Hak dan Kewajiban PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Apa yang Harus Dilakukan? PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Dokumen yang Dibutuhkan PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Perbedaan dengan Istilah Lain PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Istilah Terkait
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Penyadapan (Tindak Pidana Narkotika) dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Sumber Resmi
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: https://peraturan.bpk.go.id/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009
FAQ
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Penyadapan (Tindak Pidana Narkotika) beserta jawaban ringkasnya.
QApa yang dimaksud dengan Penyadapan (Tindak Pidana Narkotika)?
A
Penyadapan (Tindak Pidana Narkotika) pada pokoknya berarti kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan menyadap pembicaraan, pesan, informasi, atau jaringan komunikasi melalui alat komunikasi.
QApa dasar hukum Penyadapan (Tindak Pidana Narkotika)?
A
Dasar utama yang digunakan dalam entri ini adalah Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
QApakah pengertian Penyadapan (Tindak Pidana Narkotika) berlaku untuk semua bidang hukum?
A
Tidak selalu. Entri ini menggunakan pengertian dalam konteks UU 35/2009 tentang Narkotika; peraturan lain dapat memakai istilah yang sama dengan ruang lingkup berbeda.
QMengapa istilah Penyadapan (Tindak Pidana Narkotika) penting dipahami?
A
Istilah ini membantu menentukan makna, ruang lingkup, pihak, tindakan, atau prosedur yang relevan ketika menerapkan UU 35/2009 tentang Narkotika.
QBagaimana menerapkan pengertian Penyadapan (Tindak Pidana Narkotika) pada kasus nyata?
A
Pengertiannya harus dicocokkan dengan fakta dan unsur norma yang berlaku. Contoh dalam Kamus Hukum bersifat hipotetis dan bukan kesimpulan hukum atas perkara tertentu.
Riwayat Pembaruan
- 30 September 2026 — Struktur diperbarui ke MBG MBG MBG MASTER TEMPLATE ISTILAH HUKUM V2 dan dilengkapi melalui Quality Audit & Mass Upgrade Engine.
Status mutu: 95% · PREMIUM-READY
Jelajahi Huruf PIstilah hukum lainnya
Lihat semua →INDEKS HUKUM (A–Z)Jelajahi seluruh istilah hukum berdasarkan abjad
Lihat Indeks →Jelajahi KategoriPidana →
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Penyadapan (Tindak Pidana Narkotika)? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.